Breaking News:

Soal Pemilu 2024, Pengamat Ingatkan Tidak Gunakan Politik Identitas Saat Kampanye

Calon Presiden dan Kepala Daerah yang akan bertarung dalam Pemilu 2024 diharapkan tidak lagi memainkan politik identitas

Tribunnews.com/ Srihandriatmo Malau
Dyah Kartika Rini dalam Gelora Talks bertajuk Pembelahan Politik di Jagat Media Sosial” Residu Pemilu yang Tak Kunjung Usai, Selasa (22/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden dan Kepala Daerah yang akan bertarung dalam Pemilu 2024 diharapkan tidak lagi memainkan politik identitas dalam kampanyenya, termasuk di media sosial.

Hal ini penting guna mengakhiri polarisasi di masyarakat yang telah berlangsung sejak Pemilu 2014 lalu.

Hal itu disampaikan pemerhati media sosial, founder Spindoctor dan penggerak JASMEV, Dyah Kartika Rini dalam Gelora Talks bertajuk “Pembelahan Politik di Jagat Media Sosial” Residu Pemilu yang Tak Kunjung Usai,” Selasa (22/6/2021).

“Untuk kandidat politik pada 2024, please (tolong) jangan lagi mengangkat kampanye politik identitas,” ujar Dyah.

Para kandidat yang akan maju di 2024, menurut dia, harus bisa berkampanye menggunakan jualan track record atau rekam jejak kepada publik.

“Brand heritage itu sebenarnya track record atau rekam jejak. Jadi kita punya apa saja yang kita kerjakan selama ini, itu yang kita angkat,” jelasnya.

“Jangan menyerang lawan dengan isu SARA, suku, agama, ras. Itu pasti bisa membelah,” lanjut dia.

Baca juga: Ketua DPRD DKI: Anies Mau Jadi Capres 2024 Sah-sah Saja Tapi Beresin Dulu Masalah di Jakarta

Karena itu, menurut dia, polarisasi di masyarakat akan bisa dihindarkan melalui cara politik yang menjual rekam jejak atau apa yang sudah dikerjakan selama ini kepada publik.

Bahkan dia yakin residu pemilu-pemilu sebelumnya akan bisa berakhir, tatkala kandidat politik 2024 berhenti menggunakan kampanye politik identitas dan lebih mengedepankan rekam jejak.

“Karena ada sebuah studi mengenai political brand heritage bahwa sebenarnya kenapa kita mesti mengangkat politik identitas? Karena mungkin kandidat politik itu tidak mempunyai track record atau dia tidak mempunyai rekam jejak yang mumpuni, yang baik, yang berprestasi, sehingga tidak bisa di angkat menjadi materi kampanye,” jelasnya.

Baca juga: PROJO Tegaskan Tak Kenal dan Tidak Gabung dengan Komunitas JokPro 2024

“Akhirnya dilakukan adalah yaudah nyerang lawannya saja dengan isu agama yang paling gampang. Orang di-trigger dengan isu agama itu sangat sensitif. Siapa sih yang pengen agama yang kita yakini itu dinodai, dihina oleh orang lain. Pasti semua akan bergerak kalau kita angkat itu agama,” lanjutnya.

Kembali dia mengajak semua kandidat yang akan ikut dalam pesta demokrasi pada 2024 mendatang, baik di Pilpres maupun Pilkada untuk tidak memakai politik identitas sebagai bahan kampanyenya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved