Breaking News:

Virus Corona

Ini Alasan Pemerintah Belum Menutup Perjalanan Udara saat PPKM Darurat

Pemerintah didesak untuk mengeluarkan untuk menutup total perjalanan udara untuk mencegah kasus impor selama PPKM Darurat.

ISTIMEWA via KompasTV
Sebanyak 20 TKA China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7/2021) malam. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk mengeluarkan untuk menutup total perjalanan udara untuk mencegah kasus impor selama PPKM Darurat.

Namun, hingga saat ini desakan tersebut urung dilakukan pemerintah.

Sebagai gantinya, pemerintah lewat Satgas Penanganan Covid-19 resmi mengeluarkan mengeluarkan tambahan aturan Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 pada Minggu (5/7/2021).

Peraturan tersebut dikeluarkan lewat addendum Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021.

Menanggapi desakan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar angkat suara pada konferensi pers hari Minggu (4/7/2021).

Mahendra berujar sampai saat ini peraturan yang terkait perjalanan internasional akan diselaraskan dengan peraturan di PPKM Darurat.

Baca juga: Mulai Hari Ini Penumpang Pesawat di Bandara AP II Wajib Tunjukkan Kartu Vaksinasi

"Jadi selama dalam konteks PPKM Darurat belum ada pembatasan atau pelarangan untuk mobilitas melalui udara, maka sampai saat ini perjalanan internasional masih dilakukan tapi dengan pembatasan yang sangat ketat," kata Wamenlu RI. 

Ia berujar addendum SE ini memperketat syarat perjalanan internasional agar bisa mencegah kasus impor.

Pada addendum terkait aturan Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 dijelaskan bahwa pada saat kedatangan dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan Internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 8 x 24 jam.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved