Menko PMK: Jokowi Sebut Perpanjangan PPKM Darurat Banyak Risiko

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021.

Sebelumnya, PPKM Darurat berlaku hingga 20 Juli 2021.

"Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa PPKM Darurat ini akan diperpanjang sampai akhir Juli," kata Muhadjir dalam rekaman suara yang diterima Tribunnews, Jumat (16/7/2021).

Muhadjir mengungkapkan keputusan itu diambil dalam rapat kabinet terbatas setelah melihat situasi pandemi saat ini.

Meski belum sepenuhnya pasti, Muhadjir menyebut keputusan perpanjangan PPKM Darurat akan diumumkan secara resmi.

Baca juga: Jokowi Disebut Sudah Putuskan Perpanjangan PPKM Darurat, Beri Arahan ke Jajaran Menteri

Baca juga: Menko PMK Sebut PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli 2021, Dua Poin Penting Disampaikan

Ia menambahkan, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), perpanjangan PPKM Darurat ini memiliki banyak risiko.

Mengutip Tribunnews, termasuk bagaimana cara menyeimbangkan standar PPKM, bantuan sosial, dan mendisiplinkan masyarakat agar patuh protokol kesehatan.

"Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko."

"Termasuk bagaimana supaya seimbang antara meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," bebernya.

Karena itu, Jokowi telah memberikan arahan pada jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Muhadjir mengungkapkan, Jokowi meminta Risma agar mempercepat dan memperbanyak bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

Sementara pada Budi Gunadi, Jokowi meminta agar percepatan vaksinasi terus dilakukan.

Lebih lanjut, Muhadjir meminta agar semua pihak bisa membuat gerakan yang membantu masyarakat kurang beruntung akibat PPKM.

"Karena itu bantuan sosial ini juga tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah."

"Ya gotong royong masyarakat, saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini," katanya.

Baca juga: Kabarkan PPKM Darurat akan Diperpanjang Sampai Akhir Juli, Menko PMK Minta Ada Gerakan Bantu Warga

Baca juga: Persiapan Penggolongan SIM C Telah Capai 80 Persen, Tertunda Karena PPKM Darurat

"Untuk saling membantu bergandengan tangan termasuk soal masker. Karena bagi masyarakat bawah masker merupakan barang yang mahal."

"Tidak mungkin kita semua meminta kesadarannya melulu tanpa adanya upaya untuk membantu mereka," lanjutnya.

Sebelumnya, wacana PPKM Darurat diperpanjang telah diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7/2021).

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus."

"Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dilansir Tribunnews.

Diketahui, kasus positif Covid-19 di Indonesia selama empat hari berturut-turut, Senin (12/7/2021) hingga Kamis (15/7/2021), memecahkan rekor.

Berdasarkan data di covid19.go.id, tercatat ada penambahan 56.757 kasus Covid-19 di Indonesia pada Kamis.

Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020 silam.

Pada Senin, kasus Covid-19 di Indonesia yang terkonfirmasi mencapai 40.427.

Kemudian di hari Selasa (13/7/2021), jumlah tersebut meningkat hingga angka 47.899 kasus.

Baca juga: Ada PPKM, Pertumbuhan Ekonomi Akan Meleset, Diprediksi Hanya 3,8 Persen

Baca juga: BREAKING NEWS: PPKM Darurat Diperpanjang Hingga Akhir Juli

Lalu, pada Rabu (14/7/2021), kasus positif Covid-19 tembus hingga 54.517.

Yang terbaru, Jumat (16/7/2021), kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai angka 54.000.

Dampak Ekonomi Jika PPKM Darurat Diperpanjang

Dalam rapat bersama Badang Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara soal dampak ekonomi jika PPKM Darurat diperpanjang.

Dampak pertama jika PPKM Darurat diperpanjang adalah tingkat konsumsi masyarakat akan melambat.

Akibatnya, pemulihan ekonomi Indonesia bisa tertahan.

Dampak lainnya adalah pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III diprediksi akan melambat di kisaran empat hingga 5,4 persen.

Karena itu, belanja APBN akan ditingkatkan untuk merespons dampak negatif dari peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian.

Sri Mulyani mengatakan, diperlukan pula percepatan vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan (fasilitas dan tenaga kesehatan).

Baca juga: Perpanjangan PPKM Darurat Dibutuhkan dengan Memperhatikan Ekonomi Rakyat

Baca juga: Polda Metro Klaim Mobilitas Landai pada Hari Kedua 100 Titik Penyekatan Selama PPKM Darurat

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Taufik Ismail/Faryyanida Putwiliani)