Breaking News:

Hindari Polemik di Tengah Pandemi, PAN Minta Istana Jelaskan Maksud Pesawat Kepresidenan Dicat Ulang

PAN minta istana jelaskan ke masyarakat soal pesawat dan helikopter kepresidenan dicat ulang dengan biaya yang cukup besar.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Presiden RI Joko Widodo berjalan menuruni pesawat keprisedan usai mendarat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Desa/Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Kamis (24/5/2018). Pendaratan pesawat Kepresidenan menjadi pendaratan perdana (historical landing) di bandara seluas 1.800 hektare itu, sekaligus menandai bandara tersebut resmi beroperasi. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta pemerintah atau pihak Istana menjelaskan ke masyarakat, terkait kabar yang menyebut bahwa pemerintah mengubah warna pesawat dan helikopter kepresidenan dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Di media sosial beredar foto pesawat presiden baru dicat ulang.

Foto tersebut disertai caption bahwa biaya pengecatan makan biaya Rp 1,4 miliar hingga Rp 1,9 miliar.

Baca juga: Istana Bantah Foya-foya Cat Ulang Pesawat Kepresidenan 

Tidak hanya pesawat Kepresidenan RI, helikopter khusus presiden pun  dikabarkan turut mendapat pengecatan baru.

Dalam unggahan tersebut, tampak pesawat Kepresidenan yang telah dicat merah putih bersanding dengan helikopter kepresidenan yang dicat dengan warna senada.

Menurut Guspardi, penjelasan dari Istana penting agar isu ini tidak menjadi polemik di masyarakat.

Apalagi biaya pengecatan yang besar dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

"Tentu harus jelas apa substansi dari pada perubahan warna. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik supaya jangan menimbulkan miskomunikasi dan persepsi yang terkesan menghamburkan dana. Tentu harus dilakukan klarifikasi. Wajib itu," kata Guspardi, kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Istana Beberkan Anggaran Cat Ulang Pesawat Kepresidenan RI

Legislator asal Sumatera Barat itu menilai, jika kabar tersebut dibenarkan pemerintah, maka langkah ini jelas menunjukkan Istana kurang peduli dengan kondisi masyarakat saat ini yang tengah berjuang menghadapi pandemi.

Hal itupun bertolak belakang dengan imbauan Jokowi bahwa pejabat harus punya sense of crisis.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved