Breaking News:

Kemendagri Terus Bangun Pemahaman Daerah soal UU Cipta Kerja

Kemendagri terus berupaya membangun pemahaman pemerintah daerah tentang penyelenggaraan tugas pemerintahan umum.

Kemendagri
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kemendagri Bahtiar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya membangun pemahaman pemerintah daerah tentang penyelenggaraan tugas pemerintahan umum.

Kali ini, Kemendagri memberikan pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau sering disebut UU Cipta Kerja.

Baca juga: Satgas Penanganan Covid-19: Syarat Perjalanan Kembali Disesuaikan

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kemendagri Bahtiar menjelaskan, penyusunan UU Cipta Kerja sempat menuai pro dan kontra.

Di lain sisi, tugas penyelenggaraan pemerintahan umum salah satunya adalah melakukan pemetaan deteksi pencegahan terhadap potensi yang mempengaruhi stabilitas sosial politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Baca juga: Menkeu: OSS Berbasis Risiko Dapat Ciptakan Iklim Investasi Lebih Baik

Ia menuturkan, UU Cipta Kerja ini perlu dipahami dengan baik, termasuk pemahaman terhadap berbagai regulasi turunannya.

Pemahaman itu perlu dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap regulasi yang sudah ada, salah satunya Peraturan Daerah yang mungkin belum selaras dengan UU Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Bahtiar saat webinar dengan tema "Cipta Kerja untuk Cipta Karya dan Cipta Sejahtera" yang digelar Ditjen Pol & PUM, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Mendikbudristek Nadiem: Sektor Pendidikan Fokus Pengembangan Produk Merah Putih

“Oleh karenanya, pemahaman UU ini menjadi sangat penting bagi kita semua, karena UU ini sudah menjadi UU negara, bukan hanya lagi milik Kemenko Perekonomian atau lembaga-lembaga terkait, tapi ini UU yang berlaku di negara ini, tentu termasuk kawan-kawan akademisi dan kawan-kawan penggiat demokrasi juga perlu untuk memahami UU ini,” ujar Bahtiar.

Bahtiar berharap tujuan pembentukan UU ini dapat tercapai.

Saat ini masa transisi pelaksanaan UU Cipta Kerja, sehingga memerlukan pemahaman semua pihak, sehingga dapat memiliki cara pandang yang benar.

Ia menyebutkan, bila sejumlah kebijakan yang dikeluarkan tak dipahami dengan baik, maka akan bermasalah dalam penerapannya.

“Oleh karenanya, saya sangat setuju kegiatan seperti ini tidak sekali ini,” terang Bahtiar.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved