HUT Kemerdekaan RI
Pemberian Remisi Koruptor, kata Pengamat Sah-sah Saja Karena Kemenkumham Berbasis UU
pendekatan secara normatif, remisi bagi narapidana tersebut pasti telah dikaji dengan berbagai hal dan regulasi yang ada.
Penulis:
Vincentius Jyestha Candraditya
Editor:
Johnson Simanjuntak
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Sarmuji-Fraksi-Golkar-DPR.jpg)
Rika mengatakan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dinyatakan narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan transnasional akan diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan yakni berkelakuan baik dan telah menjalani satu per tiga masa pidana.
“Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan remisi," kata Rika.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ganjar-Pranowo-saat-ditemui-di-Kantor-Sekolah-Partai-PDIP.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Potret-Cuaca-Berawan-ya.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Menteri-Energi-dan-Sumber-Daya-Mineral-ESDM-Bahlil-Lahadalia-1010-BBM.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Rico-Pramudia-kolase-dan-total-4-prajurit-lainnya.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pukat-Darat-Solusi-Nelayan-Saat-Cuaca-Buruk_20250205_163529.jpg)