Breaking News:

Pemerintah Usul Lima RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Pemerintah mengusulkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021.

Tribunnews.com, Chaerul Umam
Rapat Paripurna DPR RI. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengusulkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021.

Hal itu disampaikan Menkumham Yasonna H. Laoly saat rapat evaluasi Prolegnas prioritas tahun 2021 bersama Baleg DPR RI dan DPD RI, Rabu (15/9/2021).

"Pada kesempatan ini bila dimungkinkan pemerintah mendorong rencana undang-undang untuk dimasukkan daftar rancangan undang-undang prolegnas prioritas tahun 2021 sebagai berikut," kata Yasonna.

Pertama, RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana.

"Rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, nomor urut 137 dalam Prolegnas 2020-2024. Indonesia hanya dikenal adanya perampasan aset dalam sistem hukum pidana dan hanya dapat dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap," ujarnya.

Baca juga: Puan: DPR Berkomitmen Tuntaskan Prolegnas dengan Legislasi Berkualitas

Kedua adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga adalah RUU tentang Pemasyarakatan.

Yasonna mengatakan bahwa kedua RUU itu merupakan carry over dari DPR periode lalu.

Sebab, banyak yang menilai saat itu pemerintah dan DPR kurang mensosialisasikan kedua RUU itu, terutama RUU KUHP.

Namun, saat ini DPR dan pemerintah telah mensosialisasikan RUU tersebut ke seluruh daerah.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved