Pendukungnya Curi Start Deklarasi Capres hingga Diancam PDIP, Ganjar Tegaskan Pilpres Urusan Bu Mega

TRIBUNNEWS.COM - PDI Perjuangan buka suara menanggapi adanya deklarasi dukungan terhadap kadernya untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, seperti yang dialami Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pihaknya akan memberikan sanksi bagi kader yang terlibat dalam deklarasi.

Sebab, Hasto percaya bahwa setiap anggota Partai memiliki kesadaran yang membentuk kedisiplinan kader.

"Manakala ada anggota Partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum Partai menetapkan."

"Partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," tegas Hasto dalam keterangannya, Selasa (21/9/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Hasto menegaskan, seluruh relawan pemenangan akan dibentuk paska penetapan secara resmi pasangan calon dari Partai.

Untuk itu, ia menyebut lebih baik para kader membantu rakyat menangani pandemi, daripada ikut terlibat dalam deklarasi.

Terlebih, PDIP telah berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan Pileg dan Pilpres sesuai dengan mekanisme tahapan pemilu.

"Saat ini tahapan Pemilu yang memerhatikan berbagai hal terkait pandemi Covid-19 dengan seluruh dampaknya menjadi konsideran penting dalam penyusunan tahapan Pemilu," katanya.

Menurut Hasto, seluruh tahapan dirancang guna meningkatkan kualitas Pemilu, namun juga memerhatikan aspek perencanaan agar Pemilu dirancang dengan biaya Pemilu yang serendah-rendahnya, mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah saat ini yang sedang difokuskan pada upaya menangani Pandemi.

Bahkan, kata Hasto, saat ini tahapan Pemilu pun sedang dibahas antara DPR, Pemerintah, dan KPU.

Baca juga: PDIP: Anggota Partai yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres Akan Diberikan Sanksi Organisasi

"Atas dasar hal tersebut, terkait dengan pencalonan Capres dan Cawapres, semuanya agar bersabar. Fokus utama PDI Perjuangan terletak pada kualitas pemimpin untuk mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar bagi masa depan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," ucapnya.

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan juga memercayakan sepenuhnya berkaitan dengan penetapan capres dan cawapres tersebut diserahkan sepenuhnya pada hasil Kongres V Partai.

Dimana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapat mandat untuk menetapkan calon.

"Apa yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2019 yang lalu, dimana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat Kongres Partai, dan terbukti Beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa," terang Hasto.