Breaking News:

Mahfud MD Diminta Jokowi Segera Tetapkan Simulasi Tanggal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Mahfud juga diminta Jokowi tidak terpengaruh oleh isu-isu amandemen, perpanjangan jabatan, dan sebagainya terkait hal tersebut.

Tangkapan Layar Kanal Youtube Kemenko Polhukam RI
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menetapkan simulasi tanggal Pemilihan Umum dan Pilkada serentak tahun 2024.

Mahfud juga diminta Jokowi tidak terpengaruh oleh isu-isu amandemen, perpanjangan jabatan, dan sebagainya terkait hal tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Mahfud usai rapat koordinasi lanjutan "Simulasi Jadwal Pemilihan Umum Presiden, Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," bersama Mendagri Tito Karnavian dan lembaga terkait di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (23/9/2021).

"Presiden menginstruksikan agar segera ditetapkan simulasi tanggal Pemilihan Umum dan Pilkada tahun 2024. Jadi Presiden minta agar kita tidak terpengaruh oleh isu-isu lain, amendemen, perpanjangan jabatan dan sebagainya." kata Mahfud.

"Pokoknya tetapkan tanggal Pemilu yang layak sesuai dengan undang-undang, di mana kita bersepakat bahwa menurut undang-undang Pemilu legislatif dan Presiden itu tahun 2024," lanjut dia.

Baca juga: Praktik Perdagangan Orang Masih Terus Terjadi, Begini Tanggapan Mahfud MD

Bersama Tito, Mahfud mengatakan akan secepatnya membicarakan hal tersebut dengan DPR, KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait lainnya.

"Simulasi sudah dilakukan, Mendagri sudah bersimulasi dengan DPR pada tanggal 16 September, lalu di Kemenko Polhukam tanggal 17, itu semuanya di bulan September dan yang terakhir tanggal 23 September juga simulasi lagi sehingga sampai dengan pilihan-pilihan," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, ada beberapa pilihan tanggal yang saat ini mulai dipertajam bersama segala problem-problem teknis dan yuridis yang menyertainya.

Salah satu pilihan pelaksanaan yang muncul adalah pada 24 April.

Baca juga: Mahfud MD Soal BLBI: Kalau Biarkan Orang Punya Utang, Kami Bisa Dianggap Korupsi

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved