Breaking News:

Komnas HAM Papua: Penyerangan Nakes di Kiwirok Mencirikan Aksi Teroris

Frits Ramandey menyebut serangan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah melanggar HAM.

Tribun-Papua.com/Roy Ratumakin
Para tenaga kesehatan (nakes) yang berhasil dievakuasi dari Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang ke Jayapura, Jumat (17/9/2021). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyebut serangan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah melanggar HAM.

Frits mengatakan pola serangan yang dilakukan KKB pada Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, sama seperti yang terjadi di Nduga dan Maybrat dengan menyerang pekerja kemanusiaan.

Hal ini disampaikan Frits dalam diskusi 'The Local Wisdom And Threats Violent Non-state Actor: Terrorist and Rebels in Africa and Papua-Indonesia', Rabu (29/9/2021).

"TPN OPM (‎Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka) sebelumnya tidak menyerang guru, mantri, bahkan melindungi sekolah dan rumah sakit. Namun saat ini gerakannya memiliki pola baru yang menyasar warga sipil," kata dia.

Baca juga: Kepala Densus 88 Polri: KKB Papua Bukan Sekadar Organisasi Separatis

Dijelaskan Frits, saat ini TPN OPM terbagi dalam 3 kelompok besar. Yakni kelompok sipil bersenjata, kelompok yang dipelihara korporasi, serta kelompok yang berjuang demi suksesi politik.

Adapun kasus terbaru yang kini tengah ditangani Komnas HAM adalah kekerasan di Kiwirok terhadap nakes, hingga menyebabkan satu petugas nakes meninggal dunia.

Komnas HAM telah mengumpulkan keterangan dari 5 korban. Hasilnya, Komnas HAM menyimpulkan aksi penyerangan nakes telah penuhi unsur pelanggaran HAM Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 Poin 1.

Kendati demikian, Komnas HAM tak terlalu setuju dengan labeling teroris terhadap OPM, karena bisa memancing perhatian internasional. Namun tindakan mereka bisa masuk kategori kelompok bercirikan teroris.

"Tindakan mereka bisa dikategorikan sebagai kelompok bercirikan teroris," pungkas dia.

Sementara itu, staf ahli Dewan Pertimbangan Presiden RI, Sri Yunanto menjelaskan, pelabelan teroris kepada KKB karena berdasarkan definisi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Baca juga: Densus 88 Ingin KKB yang Tertangkap Dibuat Jatuh Cinta Dengan Aparat, Ini Caranya

Pasalnya pergerakan mereka berbentuk serangan terhadap warga sipil, menolak proses dialog, hingga merusak obyek vital umum dan menyebar ketakutan terhadap masyarakat, sesuai dengan definisi teroris pada UU.

"TPNPB OPM dapat dikategorikan sebagai kelompok teroris karena dapat dilihat  gerakannya mereka menyerang warga sipil, menolak proses dialog, merusak obyek vital umum, dan menyebabkan ketakutan," terang Sri.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved