Breaking News:

Mahyudin: Keinginan Memperkuat Peran DPD adalah Kebutuhan Mendesak Bagi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menyampaikan catatan atas perjalanan DPD RI yang telah memasuki usia ke-17 tahun.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
DPD RI
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menyampaikan catatan atas perjalanan DPD RI yang telah memasuki usia ke-17 tahun.

Mahyudin menjelaskan pilihan sistem bikameral yang menempatkan DPD sebagai kamar kedua untuk mengimbangi kamar pertama justru jauh panggang dari api.

Sebagai catatan kehadiran DPD yang telah memasuki periode ke empat hanya mampu menghasilkan satu undang-undang sebagai inisiatif DPD yakni UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang pembahasannya dilakukan secara tripatit antara pemerintah, DPD dan DPR.

"Tentu ini menjadi mubazir, karena salah satu ukuran kinerja lembaga legislatif adalah jumlah dan kualitas dari undang-undang yang mampu dihasilkan," kata Mahyudin kepada wartawan, Jumat (1/10/2021).

Baca juga: Jokowi Ajak DPD RI Tingkatkan Eksistensi Dalam Membangun Indonesia di Masa Pandemi

Atas kondisi yang dialami DPD itu, menurut Mahyudin saat ini melahirkan dua arus pemikiran besar.

Pertama, ada keinginan membubarkan lembaga DPD karena dianggap tidak efektif.

Pemikiran ini lahir dengan memandang bahwa kehadiran DPD tidak menambah dan ketiadaannya juga tidak mengurangi.

"Jalan pikiran ini praktis hanya melihat praktek ketatanegaraan yang selama ini terjadi dan meniadakan alasan dan semangat kelahiran lembaga DPD," ujarnya.

Pemikiran kedua, menurut Mahyudin adalah penguatan peran DPD.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved