Ucapan Menteri Yaqut Berbuah Gaduh, Anwar Abbas Sarankan Kemenag Dibubarkan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cendikiawan muslim Anwar Abbas mengkritik keras pernyataan Menteri agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan bahwa Kementerian Agama bukan hadiah negara untuk umat Islam tapi adalah hadiah negara spesifik untuk Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, Kementerian Agama sebaiknya dibubarkan saja jika ada pandangan demikian.

"Pernyataan ini tentu sangat-sangat kami sayangkan karena tidak menghargai kelompok dan elemen umat dan masyarakat lainnya," kata Anwar dalam pesan yang diterima Tribunnews, Senin (25/10/2021).

Meski demikian, Anwar mengatakan pernyataan Gus Yaqut semakin menerangkan bahwa para pejabat di kemenag dan bahkan juga para pegawainya  dari atas sampai ke bawah serta juga rektor-rektor UIN dan IAIN di seluruh Indonesia nyaris semuanya di pegang dan diisi oleh orang NU," tambahnya.

Dia juga mengutip pernyataan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj soal jabatan agama kalau tidak dipegang oleh NU, maka bakal salah semua.

"Cara berpikir dan cara pandang seperti ini kalau kita kaitkan  dengan masalah kebangsaan dan pengelolaan negara tentu jelas sangat naif dan tidak mencerminkan akal sehat. Semestinya sebagai seorang menteri dan pemimpin umat mereka lebih mencerminkan dan mengedepankan sikap arif serta bersikap dan bertindak sebagai negarawan," katanya.

Baca juga: MUI: Kementerian Agama Bukan Hadiah untuk NU saja

Oleh karena itu, Anwar menilai kalau sebuah lembaga negara seperti Kementerian Agama ini diperlakukan dengan cara pandang dan tindak seperti ini, maka tentu jelas tidak bisa kita terima.

"Dan kalau seandainya cara pandang seperti ini tetap terus dilanjutkan dan  dipertahankan serta dibela oleh pemerintah dan partai politik yang ada di negeri ini, maka saya minta Kemenerian Agama lebih baik dibubarkan saja karena akan membuat gaduh di mana mudaratnya pasti akan  jauh lebih besar," tambahnya.

"Sementara manfaatnya hanya akan dirasakan oleh orang-orang dari NU saja dan tidak oleh lainnya. Hal seperti ini sebagai warga bangsa tentu jelas tidak bisa bisa kita terima," tandas Anwar.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus untuk Nahdlatul Ulama (NU).

Kemenag, menurut Yaqut, bukan diperuntukan kepada umat Islam secara umum.

Hal tersebut diungkapkan oleh Yaqut pada di webinar "Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi" yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).

Yaqut awalnua menceritakan perbincangan dirinya dengan sejumlah stafnya terkait tagline Kemenag yang berbunyi "Ikhlas Beramal".

Dirinya menilai tagline tersebut kurang cocok. Salah satu stafnya, kata Yaqut, berpendapat bahwa Kemenag merupakan hadiah dari negara untuk Umat Islam di Indonesia.

"Karena waktu itu kan perdebatannya bergeser ke kementerian ini adalah kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian Agama Islam, karena kementerian agama adalah hadiah negara untuk umat Islam," kata Yaqut.

Baca juga: Tolak Pernyataan Yaqut Sebut Kemenag Hadiah Negara untuk NU, Sekjen MUI Beberkan Fakta Sejarah

Kemudian Yaqut menanggapi bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU.

"Saya bilang bukan. Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik NU. Jadi wajar kalo sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag untuk NU," tambah Yaqut.

Menurut Yaqut, Kemenag muncul setelah KH Wahab Chasbullah menjembatani kelompok Islam dan nasionalis dalam perdebatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Saat itu, Kelompok Islam menginginkan tujuh kata yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dipertahankan. Sedangkan kelompok nasionalis meminta tujuh kata tersebut dihilangkan.

"Kemudian lahir Kemeterian Agama karena itu. Wajar sekarang kalau kita sekarang minta Dirjen Pesantren kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren dan santri juga. Wajar saja. Tidak ada yang salah," ungkap Yaqut.

"Ada lagi yang mempermasalahkan kenapa mengafirmasi Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Saya bilang NU itu banyak dan besar. Banyak umatnya dan besar secara fisik badannya. Orang yang besar itu cenderung selalu melindungi yang lemah, yang kecil dan itu sifat NU," tambah Yaqut.

Baca juga: Sekjen PBNU Nilai Pernyataan Menag Yaqut Soal Kemenag Hadiah untuk NU Kurang Bijaksana

Politikus PKB ini mengatakan sikap Kemenag yang mengayomi semua agama justru menegaskan semangat NU yang sesungguhnya.

Sementara, saat ini Kemenag menjadi kementerian semua agama. Meski begitu, hal ini tidak menghilangkan unsur NU.

"Itu bukan menghilangkan NU-nya tapi justru menegaskan ke-NU-annya. NU itu terkenal paling toleran, moderat. Saya kira tidak ada yang salah. Saya kira itu menjadi landasan cara berpikir kami di Kemenag sekarang," pungkas Yaqut.

DPR minta Menag jelaskan

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyoroti pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama adalah hadiah bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan bukan diperuntukkan bagi islam secara umum

Yandri mendesak Gus Yaqut mengklarifikasi pernyataannya agar tak menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan.

"Enggak ada gunanya perdebatan seperti ini, kontraproduktif. Saran saya Gus Yaqut menjelaskan saja kepada publik. Apa memang betul Gus Yaqut yang menyampaikannya? Maksudnya apa? Jadi supaya perdebatan ini diakhiri saja," kata Yandri saat dihubungi, Senin (25/10/2021).

Wakil Ketua Umum PAN itu menilai bahwa Kementerian Agama bukanlah untuk salah satu golongan atau ormas.

"Bahkan, kalau mau dilihat perjalanan awal Kemenag itu, yang mengusulkan orang Muhammadiyah. Tapi saya tidak akan masuk ke perdebatan itu," katanya.

Dia mengatakan Kemenag sejak dulu milik semua agama dan semua orang sudah memahami hal itu.

"Jadi tidak baik juga kalau melakukan politik pembelahan," tambahnya.

Baca juga: Menag Yaqut Sebut Kemenag Hadiah Negara untuk NU, Begini Kata Ketum Muhammadiyah hingga Buya Anwar

Bahkan, Yandri menyebut Komisi VIII tahu bahwa ada salah satu program Kemenag yang dinamai moderasi beragama.

"Ukuran moderasi beragama itu kan tidak merasa diri paling hebat dan yang lain tidak hebat. Itu tidak boleh. Indonesia ini kan majemuk, agamanya banyak, ajarannya banyak, dan itu harus dinaungi semua," tandasnya. (*)