Menlu RI Dukung Pandemic Treaty Untuk Pemerataan Vaksin

Pada kesempatan tersebut juga Menlu RI menyatakan dukungan atas Pandemic Treaty yang saat ini tengah dinegosiasikan.

Editor: Content Writer
Istimewa
Menlu RI Retno L.P. Marsudi dalam rangkaian the 2nd Pacific Exposition, telah digelar Forum Diskusi Kesehatan yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (28/10/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Dalam rangkaian the 2nd Pacific Exposition, telah digelar Forum Diskusi Kesehatan yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis, 28 Oktober 2021 pukul 11.30 WIB.

Forum yang mengangkat topik “Strengthening Health Infrastructure in the Pacific” tersebut menghadirkan Menlu RI Retno L.P. Marsudi; Menteri Kesehatan Samoa, Hon. Valasi Luapitofanua To'omaga Tafito Selesele; Permanent Secretary Kemludag Kepulauan Solomon, Collin Beck; Dr Paula Vivili, Deputy Director-General Science and Capability, Pacific Community; Professor Michael Baker, dari Otago University; dan Bruce Armstrong, CEO Aspen Medical Australia.

Pada kesempatan tersebut, Menlu RI yang berbicara dalam kapasitasnya sebagai Co Chair COVAX AMC Engagement Group menyampaikan bahwa peran COVAX untuk memastikan persebaran vaksin secara merata di seluruh dunia cukup berhasil dengan lebih dari 7 miliar dosis vaksin telah diberikan di seluruh dunia.

Namun, di saat yang sama masih ada 56 negara yang belum  berhasil memenuhi target 10% populasi untuk divaksin hingga akhir September 2021.

Pada kesempatan tersebut juga Menlu RI menyatakan dukungan atas Pandemic Treaty yang saat ini tengah dinegosiasikan. Pandemic Treaty ditujukan untuk memperkuat kerja sama dalam mendeteksi dan mencegah pandemi yang berpotensi terjadi di masa depan.

Selain itu, Pandemic Treaty juga dimaksudkan sebagai upaya kolektif untuk memastikan akses yang adil ke penyelesaian masalah kesehatan dan teknologi untuk negara berkembang.

Menteri Kesehatan Samoa dan Permanent Secretary Kemludag Kepulauan Solomon juga menceritakan kemajuan vaksinasi dan kebijakan penutupan perbatasan negaranya. Hingga hampir 2 tahun Pandemi COVID-19, mayoritas negara Pasifik memang dinilai cukup berhasil dalam mengendalikan Pandemi COVID-19 berkat kebijakan penutupan perbatasan. Namun, mereka juga menyatakan bahwa kedepannya tidak akan sanggup untuk terlalu lama bertahan menutup perbatsan karena kondisi perekonomian yang terus memburuk.

Sementara itu, Dr Paula Vivili mengungkapkan rencana peluncuran serifikat vaksin COVID-19 Pasifik yang saat ini tengah berada di tahap pembahasan di tingkat kelompok kerja teknis di Pasifik.

Usulan Sertifikat vaksin Pasifik merupakan salah satu hasil dari KTT Pacific Island Forum pada 6 Agustus 2021. Rencananya sertifikat vaksin tersebut akan siap diluncurkan pada Januari 2023.

Yang menarik, pada kesempatan ini turut hadir Profesor Michael Baker yang merupakan arsitek strategi eliminasi pandemi COVID-19 di Selandia Baru. Berkat jasanya, Selandia Baru dinilai sebagai negara terbaik dalam penanganan pandemi di dunia. Pada paparannya, Profesor Baker menyatakan bahwa strategi eliminasi tidak lepas dari kerja sama yang baik antara ilmu pengetahuan dan kepemimpinan politik yang efektif.

Sementara, perspektif kemitraan swasta dan pemerintah dalam penyelenggaraan infrastruktur dan layanan kesehatan disajikan oleh Bruce Armstrong. Keterlibatan swasta ikut membantu peningkatan program kesehatan pemerintah sebagaimana pengalaman Aspen Medical di beberapa negara, termasuk Fiji, Kepulauan Solomon, dan Indonesia.

Di samping Forum Kesehatan, sepanjang penyelenggaraan PE 2 hingga tanggal 30 Oktober 2021, akan diselenggarakan 2 Forum lainnya seperti Forum Pariwisata dan Forum Perikanan. Selain itu juga aktivitas business matching bagi ekshibitor dan pameran dagang virtual akan terus dibuka selama 24 jam demi menggenjot pemulihan ekonomi bagi Kawasan Pasifik.(*)

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved