Breaking News:

KSAD Baru

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman Tegaskan TNI Harus Netral, Tak Boleh Berpihak pada Partai Politik

Menanggapi isu Pilpres 2024 yang belakangan ramai diperbincangkan, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan bahwa TNI harus netral.

YouTube KOMPAS.com
Dudung Abdurachman semasa menjabat sebagai Pangdam Jaya. 

TRIBUNNEWS.COM - Menanggapi isu Pilpres 2024 yang belakangan ramai diperbincangkan, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan bahwa TNI harus netral dan dilarang memihak salah satu partai politik.

Pasalnya TNI harus bertugas untuk mengamankan negara jika terjadi situasi politik yang tidak menentu.

TNI juga harus tampil untuk menjaga negara agar terhindar dari perpecahan.

"Jangan memihak kepada salah satu partai politik. Jangan cenderung kepada kontestan tertentu. Jangan memilih itu. Kamu (anggota TNI AD) harus netral."

Presiden Joko Widodo melantik Letjen TNI Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/11/2021). Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat sebagai Pangkostrad dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang didapuk menjadi Panglima TNI. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo melantik Letjen TNI Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/11/2021). Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat sebagai Pangkostrad dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang didapuk menjadi Panglima TNI. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr (Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)

Baca juga: KSAD Jenderal Dudung Abdurachman Ungkap Pesan Jokowi

"Karena kamu juga harus mengamankan apabila situasi politik itu tidak menentu, maka TNI-lah yang harus tampil untuk mengamankan negara ini dari terjadinya perpecahan," kata Dudung dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (21/11/2021).

Dudung juga menekankan kepada para anggotanya agar tidak memihak suatu kelompok atau partai politik tertentu.

Karena dalam undang-undang sudah tercantum dengan jelas, bahwa TNI tidak boleh berpihak.

"Saya akan tekankan keras. Jangan coba-coba nanti ada anggota TNI Angkatan Darat memihak salah satu kelompok, salah satu partai tertentu."

"Itu ditetapkan oleh undang-undang bahwa TNI itu tidak boleh berpihak," tegasnya.

Baca juga: KSAD Baru Jenderal Dudung Punya Harta Properti Senilai Rp 640 Juta, Ini Rinciannya

Dituding Anak Emas Jokowi dan Megawati

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved