Breaking News:

Keluarga Jenderal Vs Ibu Arteria Dahlan

Dilarang MKD DPR, Arteria Dahlan Batal Penuhi Panggilan Polisi Terkait Cekcok dengan Istri Jenderal

Arteria Dahlan tak jadi memenuhi penggilan Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terkait kasus cekcok dengan perempuan.

Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Kolase Foto, Tangkan Layra Instagram @ahmadsahroni88
Rekaman perseteruan antara seorang wanita yang mengaku anak Jenderal TNI dengan ibunda dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, beredar di media sosial. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan tak jadi memenuhi penggilan Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terkait kasus cekcok dengan perempuan yang diketahui bernama Anggita Pasaribu.

Dirinya batal memenuhi panggilan itu karena dilarang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

"Jadi hari ini saya sudah siap hadir. Sudah siap hadir dan saya posisinya di Pluit tadi. Tapi ada permintaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, Pak Habiburokhman, untuk saya kembali, nggak usah menghadiri panggilan kepolisian," kata Arteria Dahlan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Sejak awal, Arteria mengakui tak mau diperlakukan istimewa sebagai anggota parlemen.

Dirinya lebih memilih mencari jalan tengah dengan berkonsultasi dengan MKD DPR.

Baca juga: MKD DPR Ingatkan Polisi Tak Bisa Sembarangan Panggil Arteria Dahlan: Harus Persetujuan Presiden

"Apapun itu saya minta dicarikan jalan keluar, nanti diplesetkan lagi di publik saya tidak mau memberikan keterangan. Saya hanya menyarankan itu kan masih bisa saksi-saksi yang lain tanpa saya hadir pun masih bisa saksi lain dipanggil terlebih dahulu," ucapnya.

Sebelumnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI buka suara soal pemanggilan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta.

Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah mengingatkan Arteria untuk tidak memenuhi pemanggilan tersebut.

Sebab, menurutnya, berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), permintaan keterangan terhadap anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD DPR.

Baca juga: Tolak Mediasi, Arteria Dahlan Masih Geram Ibunda Dimaki: Polisi Tegakan Hukum, Bukan Jadi Mediator

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved