Breaking News:

Pimpinan Komisi II Pertimbangkan Usul DPD RI soal Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas 2022

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menanggapi soal usul DPD RI agar UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu segera direvisi dan masuk Prolegnas 2022

Penulis: Reza Deni
Editor: Endra Kurniawan
dok. DPR RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim menanggapi soal usul DPD RI agar UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu segera direvisi dan masuk Prolegnas pada 2022.

"Keputusan DPD RI yang meminta agar dilakukan revisi UU pemilu, tentu kami perhatikan dan pertimbangkan, juga masukan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat yang telah terlebih dulu disampaikan, pasti menjadi catatan penting Komisi II," kata Luqman dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/11/2021).

Dia pun menceritakan soal UU Pemilu yang tidak direvisi. Luqman mengatakan bahwa pembahasan revisi undang-undang ini dihentikan karena ketidaksediaan pemerintah melanjutkannya.

"Karena pembentukan suatu undang-undang tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak DPR saja, tetapi juga harus bersama pemerintah, maka berdasarkan sikap Presiden tersebut, akhirnya Komisi II mengambil keputusan dan menyampaikan kepada Pimpinan DPR bahwa pembahasan revisi UU pemilu tidak dilanjutkan, pada saat itu," tambah Luqman.

Baca juga: Ketua Mappilu-PWI: Kualitas Pemilu Berdampak Kepada Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Ke Depan

Politisi PKB itu pun berharap sikap DPD RI dan berbagai elemen masyarakat yang menginginkan revisi UU Pemilu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah.

"Jika pada akhirnya pemerintah bersedia melakukan pembahasan revisi undang-undang Pemilu, tentu DPR melalui Komisi II dengan bahagia menyambutnya dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur pembahasan undang-undang," katanya

"Sekali lagi, posisi komisi II DPR RI siap setiap saat membahas revisi UU Pemilu. Masalahnya, pemerintah yang tidak bersedia. Jadi, alangkah baiknya DPD RI dan berbagai elemen masyarakat yang menghendaki revisi UU Pemilu, berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan pihak pemerintah," tandas Luqman

Sebelumnya, Komite I DPD RI kembali mengusulkan revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Sebelumnya DPR RI mengeluarkan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dari Prolegnas Prioritas pada rapat DPR di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, pada 9 Maret 2021.

Demikian disampaikan oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi pada saat memimpin rapat pleno dan rapat dengar pendapat di gedung DPD RI, pada senin (22/11). Dirinya memastikan usulan ini akan disampaikan pada Panmus dan Paripurna DPD RI pada Desember mendatang.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved