Menlu Retno Paparkan Prinsip dan Prioritas Presidensi Indonesia di G20

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia akan memulai keketuaan atau Presidensi G20 tahun 2022 pada awal Desember 2021, setelah menerima presidensi dari Italia pada Oktober lalu.

Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi memaparkan sejumlah prinsip dan prioritas Indonesia di G20 pada konferensi pers hari Jumat (28/11/2021).

Kegiatan Presidensi Indonesia di G20 akan dimulai pada 7 dan 8 Desember, dengan pertemuan Sherpa pertama.

Menlu RI mengatakan inklusivitas menjadi kata kunci Presidensi G20 Indonesia.

“Kata kunci ini akan diterjemahkan secara menyeluruh, di semua kelompok kerja,” ungkapnya.

Retno berujar, kepresidenan Indonesia bertujuan menuju kepemimpinan yang membuat G20 relevan, tidak hanya bagi anggotanya sendiri, tetapi bagi dunia pada umumnya.

Oleh sebab itu, Indonesia akan menekankan pada kerja sama, terutama dengan negara-negara kurang berkembang, pulau-pulau kecil, dan negara-negara berkembang.

Baca juga: Menkominfo Harap Presidensi G20 Indonesia Dorong Pemulihan Ekonomi Global

“Di bawah Kepresidenan Indonesia, kami tidak hanya akan mengundang Uni Afrika, NEPAD, dan ASEAN, seperti kebiasaan G20, kami juga akan mengundang Komunitas Karibia (CARICOM) dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) sebagai perwakilan dari negara-negara kepulauan kecil,” ujar Menlu.

Hal kedua, prinsip dan kata kunci ini akan diterjemahkan Indonesia, menjadi prioritas konkrit di masing-masing kelompok kerja, baik Sherpa maupun Finance Track.

Menlu berujar Presidensi Indonesia akan memiliki 11 Kelompok Kerja dan 1 Inisiatif di bawah Sherpa Track.

Adapun 11 Pokja tersebut adalah Pertanian, Anti Korupsi, Pembangunan, Perdagangan-Industri- Investasi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Transisi Energi, Lingkungan dan Iklim, Kesehatan, Pariwisata, dan Ekonomi Digital.

Baca juga: Presidensi Indonesia G20 - 2022, Momentum Branding Indonesia di Dunia Internasional

“Saya harus menggarisbawahi ini adalah pertama kalinya ekonomi digital memiliki kelompok kerja khusus yang menangani masalah digitalisasi,” kata Menlu.

Pada isu pemberdayaan perempuan, Indonesia akan memiliki inisiatif EMPOWER.

Selain Working Groups yang mencakup unsur pemerintahan G20, Indonesia akan memiliki 10 engagement groups yang merupakan pertemuan non-Pemerintah.