Minta Ahok agar Banyak Belajar soal BUMN, Arya Sinulingga: Masa Komut Ketinggalan Kereta

TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memicu tanggapan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Menurut Arya, apa yang disampaikan Ahok dalam video di kanal YouTube-nya sudah pernah dibicarakan Menteri BUMN, Erick Thohir, sejak lama.

Seperti diketahui, Ahok sempat menyinggung soal kontrak-kontak yang merugikan BUMN, termasuk Pertamina.

"Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga, termasuk Pertamina. Ini yang (buat) saya marah."

"Kita koreksi ini, kenapa kontrak-kontrak menguntungkan pihak lain," kata Ahok dalam videonya berjudul Pejabat Tidak Boleh Takut untuk Mengeksekusi yang diunggah pada 19 November 2021 lalu, dikutip Tribunnews.

Baca juga: Profil Arya Sinulingga, Stafsus Erick Thohir yang Sindir Ahok: Jangan Sampai Komut Rasa Direktur

Baca juga: Arya Sinulingga: Kesalahan Besar Kalau Perusahaan BUMN Menghindari Media

Arya mengungkapkan, sebelumnya Erick sudah lama memperingatkan agar proyek-proyek di BUMN tidak dijadikan sebagai ajang korupsi.

Tak hanya itu, ujar Arya, Erick juga meminta agar jika ada kerja sama dengan BUMN, tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

"Harusnya beliau (Ahok) lihat juga bahwa apa yang diomongkan beliau itu udah lama diomongkan Pak Erick Thohir."

"Mulai dari urusan bahwa jangan sampai project-project itu jadi bancakan korupsi, bahwa BUMN itu adalah perusahaan milik negara," kata Arya kepada awak media, Minggu (28/11/2021), dilansir KompasTV.

"Kemudian juga kalaupun ada kerja sama dengan BUMN harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan."

"Itu semua udah dibicarakan oleh Pak Erick jauh-jauh hari," tambahnya.

Lebih lanjut, Arya memperingatkan Ahok agar jangan sampai bertindak selayaknya Direktur Utama Pertamina.

Menurut Arya, Ahok seharusnya tahu batasan-batasan dalam berkata maupun bersikap.

Ia juga menilai seharusnya Ahok tahu mengenai lima sektor yang saat ini menjadi fokus Kementerian BUMN dalam rangka transformasi, di antaranya di industri pariwisata dan pangan.

"Dan itu harusnya diterapkan juga di Pertamina 5 transformasi itu, dan beliau kan sebagai Komut harus membicarakan itu juga di sesama komisaris, di Dewan Komisaris."

Baca juga: Arya Sinulingga Pastikan Tak Ada Potensi Korupsi Terkait Bengkaknya Biaya Pembangunan Kereta Cepat

Baca juga: Dukung Peter Gontha, Arya Sinulingga Dorong Mantan Komisaris-Direksi Garuda Diperiksa KPK

"Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina juga menjadi komisaris merasa direktur gitu."

"Komut merasa Dirut itu jangan, harus tahu batasan-batasannya," tutur Arya.

Selain itu, Arya juga meminta agar Ahok banyak belajar mengenai apa yang saat ini sedang dilakukan BUMN agal tak ketinggalan berita.

Terlebih, Ahok saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

"Dan kita berharap ke depan Pak Ahok makin banyak nih belajar dari apa yang sedang dilakukan oleh BUMN."

"Jangan sampai Pak Ahok ketinggalan kereta. Masa Pak Ahok sebagai Komut ketinggalan kereta," tandasnya, mengutip Kompas.com.

Bukan Kali Pertama

Singgungan pendapat antara Ahok dan Arya Sinulingga tersebut bukanlah kali pertama.

Pada Juni 2021 lalu, Ahok dan Arya sempat beda pernyataan mengenai limit kartu kredit petinggi Pertamina.

Diketahui, persoalan limit kartu kredit tersebut bermula dari usulan Ahok agar Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina tak lagi mendapat fasilitas kartu kredit.

Baca juga: IBC Berencana Akuisisi Perusahaan Mobil Listrik Jerman, Ahok: Tidak Layak

Baca juga: Reaksi Spontan Anies Baswedan Saat Dipanggil Ahok oleh Komika Kiky Saputri di Acara Lapor Pak!

Hal tersebut disampaikan Ahok dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada Senin (14/6/2021).

Menurut Ahok, penghapusan fasilitas kartu kredit dapat menghemat pengeluaran Pertamina, mengingat limit yang diberikan cukup besar.

Ia mengaku limit kartu kredit yang didapatkannya dari Pertamina mencapai Rp30 miliar.

Kala itu, Arya mengungkapkan kartu kredit petinggi Pertamina limitnya hanya mencapai di kisaran Rp50 juta hingga Rp100 juta.

Itupun hanya bisa dipakai untuk kepentingan perusahaan.

"Saya juga sudah cek ke Pertamina, menurut mereka tidak ada limit kartu kredit mencapai Rp 30 miliar baik untuk Direksi dan Komisaris," ujar Arya dalam pernyataannya, Rabu (16/6/2021).

Sementara itu, Ahok membantah pernyataan Arya dan menegaskan kartu kredit miliknya tertulis limitnya adalah Rp30 miliar.

"Kartu saya begitu kok tertulisnya (limit Rp 30 miliar)," kata Ahok kepada Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

Ahok pun mempertanyakan apakah Arya benar-benar sudah meminta para direksi untuk membuka semua data secara jelas terkait fasilitas kartu kredit.

"Pak Arya enggak pernah minta direksi buka semua data? Coba saja kumpulin semua sekalian," imbuhnya.

Baca juga: Hadapi Isu Dekarbonisasi, Erick Thohir Dorong Insan BUMN Ikut Gerakan Menanam Pohon

Baca juga: Hari Menanam Pohon Indonesia TASPEN Berkolaborasi dengan BUMN untuk Hijaukan Indonesia

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, KompasTV/Dina Karina, Kompas.com/Yohana Artha Uly)