Selasa, 19 Agustus 2025

Penanganan Covid

PPKM Level 3 saat Nataru Dibatalkan, Ini Respons Ketua Satgas IDI hingga DPR

Pemerintah batalkan penerapan PPKM level 3 serentak di seluruh wilayah Indonesia saat Nataru, ini respons ketua Satgas IDI hingga DPR.

Penulis: Shella Latifa A
WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
ILUSTRASI NATARU- Penumpang kereta api Dharmawangsa Surabaya Pasarturi - Pasar Senen tiba di stasiun Senen, Jakarta, Minggu, (3/1/2021). - Pemerintah batalkan penerapan PPKM level 3 serentak di seluruh wilayah Indonesia saat Nataru, ini respons ketua Satgas IDI hingga DPR. 

"Secara umum situasi pandemi membaik. Positivity rate kita 0,7%. Oke-oke saja PPKM level 3 Nataru batal."

"Dengan catatan, terus monitor dan ada upaya berkelanjutan mempertahankan situasi ini," ucap Zubairi, dikutip dari akun Twitter-nya, @ZubairiDjoerban, Selasa (7/12/2021).

Menurut dia, monitoring laju kasus Covid-19 perlu terus dilakukan pemerintah.

Jika laju kasus kembalik naik, pemerintah perlu menerapkan PPKM level yang lebih tinggi.

"Kalau kasus naik, ya terapkan lagi PPKM level tinggi. Tak masalah. Pandemi kan dinamis," kata dia.

2.  Anggota DPR RI: Tetap Waspada, Jangan Buat Kebijakan yang Plin Plan

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Irwan ikut menanggapi dicabutnya pengaturan PPKM Level 3.

Ia meminta pemerintah tetap waspada dan tidak lengah pada ancaman gelombang Covid-19, setelah membatalkan rencana PPKM Level 3 itu.

"Saya harap pemerintah tetap waspada. Jangan seperti dulu-dulu, kebijakan yang plin-plan akhirnya terjadi lonjakan masyarakat yang terpapar Covid-19," kata Irwan, Selasa (7/12/2021) melansir Tribunnews.com.

Irwan mengimbau masyarakat tetap patuhi ajakan pemerintah dalam mencegah Covid-19, apalagi saat ini terdapat varian baru Omicron.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan. (Istimewa)

Dia pun memohon pemerintah agar pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka Nataru tidak memberatkan dan menyusahkan keuangan masyarakat.

"Saya harap jangan ada lagi komersialisasi tes tracing Covid-19 seperti antigen dan PCR," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Selain itu, Irwan meminta pemerintah menghapus tes PCR bagi anak-anak yang belum vaksin untuk penerbangan diganti cukup antigen.

"Tak kalah penting revisi instruksi Mendagri ini disosialisasikan massif agar tidak terjadi kebingungan masyarakat dan berdampak sesuai tujuan dan harapan," tutur dia.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Seno Tri)

Baca berita soal virus corona lainnya

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan