Pengamat Nilai Usulan Jokowi Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024 Cenderung 'Merendahkan' Presiden

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno ikut berkomentar soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadikan cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam gelaran Pilpres 2024.

Usulan tersebut dicetuskan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi pada Sabtu (15/1/2022) lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, usulan tersebut dapat 'merendahkan' sang presiden.

Sebab, Jokowi enggan menjabat kembali sebagai presiden untuk ketiga kalinya, apalagi menjadi wakil presiden.

"Itu tentu lucu-lucuan politik karena secara tidak langsung "merendahkan" Jokowi yang saat ini sudah dua periode jadi presiden masa dipasangkan jadi cawapres."

"Jadi capres saja tidak mau untuk ketiga kali, kan itu logika berpikirnya," kata Adi, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Senin (17/1/2022).

Di sisi lain, pilihan Jokowi untuk Pilpres 2024 sebenarnya sangat ditunggu oleh masyarakat.

Sebab, dalam survei, ada masyarakat yang akan mengikuti pilihan yang dipilih sang presiden.

"Kedua ada variabel jokowi yang sebenarnya ditunggu oleh publik, bahwa siapaun yang maju di 2024, Jokowi adalah orang yang paling ditunggu restu politiknya ke siapa."

"Makanya kemudian banyak dalam hal muncul dalam survei yang kita lakukan, publik cenderung ingin mengikuti siapa calon yang diusung oleh Jokowi itu persentasenya 39 persen," tambah Adi.

Lantas, bagaimana tanggapan Partai Gerindra dan PDIP menanggapi usulan tersebut?

Baca juga: Usulan Sekber Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024, Golkar: Taati UU Terkait Pencapresan

Berikut tanggapan selengkapnya dari Gerindra dan PDIP soal usulan Jokowi menjadi cawapres Prabowo pada Pilres 2024:

Gerindra Nilai Dinamika Jelang 2024

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco menilai, usul menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo merupakan dinamika menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Dasco mengatakan, usul menduetkan Prabowo-Jokowi adalah bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang dijamin undang-undang.

"Ya namanya pasang memasangkan itu kan dinamika di masyarakat, menyatakan hak dan pendapat itu dijamin undang-undang ya."

"Kita nikmati saja sebagai dinamika menjelang 2024," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022), dikutip dari Kompas.com.

Kendati demikian, Dasco menyebutkan, partainya tidak bisa menyatakan sikap terkait usul menduetkan Prabowo-Jokowi karena itu adalah dinamika di tengah masyarakat.

Ia menegaskan, partainya memiliki forum tersendiri untuk memutuskan pencalonan presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

"Toh kan pilpres masih 2024, kita dari Partai Gerindra juga masih memetakan, baik untuk koalisi partai maupun capres-cawapres," ujar Dasco.

PDIP Nilai Aspek Lucu-lucuan Jelang 2024

Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono ikut menanggapi adanya dekralasi kelompok bernama Sekretariat Bersama (Sekber) yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Joko Widodo (Jokowi) untuk maju pada Pilpres 2024.

Menurut Nusyirwan, kemunculan dukungan tersebut merupakan kreatifitas dari politik yang semakin berkembang.

Ia menyebut, deklarasi tersebut merupakan aspek lucu-lucuan politik yang muncul menjelang Pilpres 2024.

"Karena waktunya masih lama, 2 tahun lebih, maka kreatifitas politik tampaknya semakin berkembang sampai aspek lucu-lucuan politik bisa muncul," kata Nusyirwan, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Senin (17/1/2022).

Nusyirwan menuturkan, dalam politik, tentu ada kepatutan dan etika yang menjadi pertimbangan dalam menentukan capres dan cawapres.

"Termasuk politik, tentu ada kepatutan dan etika, tinjauan itu tentunya menjadi pegangan kita," ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sikap PDIP berpolitik ini sesuai dengan rule of the game, yaitu konstitusi, Undang-Undang Dasar yang mengikat semuanya.

"Konstitusi telah menegaskan bagaimana presiden itu memegang jabatan selama 2 periode dan itulah yang nenjadi hukum dasar kita yang kita taati bersama-sama," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/1/2022), dilansir Tribunnews.

Hasto menambahkan, keseluruhan dinamika politik merupakan wajar dan sah-sah saja di dalam negara demokrasi.

Tetapi, kata Hasto, PDIP mengingatkan mari berdemokrasi dengan cara meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang taat pada konstitusi.

Tentunya, memperhatikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan seluruh kekuasaan politik dan semua berkonstestasi secara sehat ke bawah untuk memenangkan hati rakyat.

"Itu yang diharapkan oleh PDIP," tegas Hasto.

Baca juga: Sekber Dorong Prabowo Capres & Jokowi Wapres di Pilpres 2024, Apa Kata Gerindra, Pengamat & Pakar?

Pendeklarasian Prabowo-Jokowi

Mengutip Tribunnews.com, sejumlah orang yang mengatasnamakan kelompok Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Joko Widodo (Jokowi) untuk maju pada Pilpres 2024.

"Kami dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, calon presiden, dan Bapak Joko Widodo, calon wakil presiden (cawapres), sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, Gisel Italiane dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/1/2022).

Menurut Gisel beserta para relawan lainnya, kepemimpinan Jokowi pada periode kedua telah memberikan kemajuan bagi Indonesia.

Terlebih, Jokowi dianggap telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan dengan merekrut Prabowo di pemerintahan periode kedua.

Sehingga stabilitas politik, baik dalam pemerintahan maupun parlemen, tercipta.

Baca juga: Elektabilitas Dedi Mulyadi Kalahkan Airlangga Versi Lembaga Survei, Ini Kata Partai Golkar

Oleh karena itu, Sekber Prabowo-Jokowo menyampaikan pencalonan kedua tokoh ini perlu dilakukan.

Menurut Gisel, pemulihan perekonomian pascapandemi perlu terus dikawal.

Belum lagi tentang adanya rencana pembangunan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara.

Sehingga bersama dengan Prabowo, Jokowi dinilai dapat melanjutkan kerja-kerjanya melalui Kabinet Indonesia Maju Jilid II di 2024.

(Tribunnews.com/Maliana/Fransiskus Adhiyuda Prasetia, Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Berita lain terkait Bursa Capres