9 Anggota DPR dan 80 Pegawai yang Bekerja di DPR Terkonfirmasi Positif Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan saat ini anggota Dewan yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 9 orang.

Selain itu ada 80 orang yang terkonfirmasi Covid-19 dari lingkungan PPNS dan tenaga ahli anggota Dewan.

"Berkaitan dengan tracing kami di lingkungan DPR ini, saat ini yang dilakukan melalui laboratorium kita ada 9 anggota DPR yang positif dan 80 orang dari lingkungan pegawai PPSN dan tenaga ahli Dewan," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Indra menduga kesembilan anggota DPR terpapar Covid-19 dari luar lingkungan Kompleks Parlemen.

Baca juga: GP Farmasi Curhat ke DPR, Sudah Investasi Besar di Industri Vaksin Tapi Belum Dibeli oleh Pemerintah

Dia menyebut saat ini semua anggota DPR tersebut sedang menjalani karantina mandiri di kediaman masing-masing.

"Jadi tracing kami di Sekretariat Jenderal maupun anggota yang kena dugaan kami klasternya di luar," ujar Indra.

Lebih lanjut, Indra belum bisa memastikan apakah anggota yang terpapar Covid-19 itu varian Omicron atau bukan.

Namun, pihaknya melalui laboratorium milik Setjen DPR terus memantau perkembangan kesembilan anggota DPR itu.

"Dengan gejala yang ada kami melakukan tracing, melakukan swab antigen dan PCR. Jadi tentu kalau spesifik Omicron atau tidak, ini kami minta baik anggota dari Sekretariat Jenderal saat ini melakukan karantina mandiri," ujarnya.

"Mungkin nanti sambil kita monitor, kami masih monitor semuanya apakah ada gejala Omicron. Sejauh ini masih positif Covid-19," pungkasnya.

Hentikan Sementara Aktivitas

Lebih jauh, Indra Iskandar mengungkapkan pihaknya bakal menghentikan sementara kegiatan kunjungan kerja (kunker) bagi anggota Dewan sebagai dampak dari merebaknya kasus Covid-19 di lingkungan Kompleks Parlemen.

Menurut dia rencana tersebut akan disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Berkaitan dengan kegiatan kunker kunker oleh pimpinan DPR juga akan diperketat, bahkan sementara akan dilakukan stop dulu tapi itu akan disampaikan di Bamus terdekat. Jadi ini bagian dari pengendalian semua kegiatan dewan," katanya.