Kemendikbudristek: Koalisi Seni Indonesia Dapat Pendanaan dari UNESCO

Koalisi Seni Indonesia mendapatkan pendanaan dari UNESCO melalui program International Fund for Cultural Diversity (IFCD) untuk Keanekaragaman Budaya.

zoom-inlihat foto Kemendikbudristek: Koalisi Seni Indonesia Dapat Pendanaan dari UNESCO
logo UNESCO. Koalisi Seni Indonesia mendapatkan pendanaan dari UNESCO melalui program International Fund for Cultural Diversity (IFCD) atau Dana Internasional untuk Keanekaragaman Budaya. Hal tersebut diputuskan melalui sidang Komisi Antarpemerintah ke-15 Konvensi 2005 UNESCO tentang Pelindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Seni Indonesia mendapatkan pendanaan dari UNESCO melalui program International Fund for Cultural Diversity (IFCD) atau Dana Internasional untuk Keanekaragaman Budaya. 

Hal tersebut diputuskan melalui sidang Komisi Antarpemerintah ke-15 Konvensi 2005 UNESCO tentang Pelindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya. 

"Koalisi Seni merupakan salah satu organisasi masyarakat yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah terutama Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam mendukung upaya pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017," ujar Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek Restu Gunawan melalui keterangan tertulis, Jumat (11/2/2022). 

Baca juga: Kemenko PMK: Pemerintah Dukung Pekan Special Olympic Nasional 2022

Baca juga: Pemkab Ponorogo Usulkan Reog Ponorogo jadi Warisan Budaya Tak Benda ke Unesco

Sidang UNESCO telah menyetujui proposal program yang diajukan yang berjudul “Promosi dan Pemantauan Kebebasan Berekspresi di Indonesia”.

Program ini akan didanai oleh IFCD pada rentang tahun anggaran 2022- 2024. 

Proposal yang diusulkan oleh Koalisi Seni Indonesia berfokus pada upaya mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan komitmen terhadap sektor budaya yang dinamis dalam rentang waktu 2022-2024. 

"Program ini bertujuan untuk mempromosikan kebebasan artistik dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pemantauan sistematis kebebasan artistik tersebut," kata Restu. 

Baca juga: Mengenal Cappadocia, Destinasi Wisata Indah di Turki yang Jadi Situs Warisan Dunia UNESCO

Secara rinci, proposal ini mengusulkan tiga hal. Pertama, untuk melakukan studi awal dan akhir tentang pengetahuan praktis para pemangku kepentingan utama tentang kebebasan artistik. 

Kedua, memperkuat kapabilitas jurnalis, komunitas seni, dan organisasi hak asasi manusia dalam memantau dan melaporkan pelanggaran kebebasan berkesenian. 

Lalu ketiga, mendorong pengakuan lebih lanjut tentang keadaan kebebasan artistik di Indonesia.

Koalisi Seni Indonesia sendiri merupakan lembaga nirlaba yang berdiri sejak tahun 2012 dan bekerja untuk membangun ekosistem seni yang lebih baik di Indonesia. 

Baca juga: Unesco Luncurkan Buku Pemetaan Potensi Kawasan Borobudur

IFCD merupakan pendanaan dari multidonor yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya.

Selain membahas dana IFCD, sidang UNESCO kali ini membahas rencana kerja tahun 2022-2023 dan kemungkinan pembentukan mekanisme konsultasi reguler dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang budaya dan kreatif. 

Selain itu, dibahas pula upaya untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved