Rabu, 27 Agustus 2025

Pemindahan Ibu Kota Negara

Menteri PUPR: Rencana Bangun IKN Tidak Ujug-ujug, Sebelum Diumumkan Sudah Kita Pelajari

Basuki Hadimuljono menegaskan rencana membangun Ibu Kota Negara (IKN) Baru, tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
istimewa
Pradesain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan rencana membangun Ibu Kota Negara (IKN) Baru, tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Bahkan perencanaan ini sudah didahului dengan melakukan studi literatur pemindahan kota-kota di dunia.

Basuki mengatakan sekiranya sudah pemerintah telah melakukan studi literatur kepada 99 kota dunia, baik kota yang dianggap berhasil maupun kurang berhasil.

“Kami ingin melaporkan, visi Presiden disampaikan pada 16 Agustus 2019. Jadi itu tidak ujug-ujug. Mungkin satu atau dua tahun sebelumnya kami sudah selesai melakukan studi literatur pemindahan kota-kota di dunia, ada 99 kota yang kami pelajari, baik yang berhasil maupun yang kami anggap kurang berhasil,” kata Basuki dalam talkshow ‘Menuju Ibu Kota Negara Baru’, Rabu (23/2/2022).

Presiden menyampaikan rencana pembangunan IKN pada 16 Agustus 2019 ke DPR, selanjutnya mengumumkan ke publik pada 26 Agustus 2019.

Basuki bercerita, Kementerian PUPR bersama Bappenas saat itu diberi tugas untuk mengkaji urgensi pemindahan IKN dan mendesain rencana awal.

Baca juga: Pemerintah: IKN Bukan Buat Segelintir Orang

Termasuk melakukan sayembara dengan membeberkan perencanaan secara makro, perencanaan secara mikro dan messo.

“Sebelum diumumkan sudah kita pelajari, jadi tidak ujug-ujug,” ujarnya.

Konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, telah dimulai Tahun 2022.

KIPP diketahui memiliki luas 6.671 hektar yang dibagi 3 kawasan klaster yakni Kawasan Inti Pemerintah, Pendidikan dan Kesehatan.

Dengan adanya pencampuran ini diharapkan IKN bukan hanya kota pemerintahan, agar biaya hidup disana tidak mahal dan kondisinya tidak sepi.

“Ada kantor Presiden, kantor DPR, MPR, DPD, MA, kantor Menko itu yang akan kita utamakan bangun di KIPP,” lanjutnya.

Basuki menjelaskan pembangunan IKN akan memiliki konsep besar yaitu smart forest city di mana dikelilingi oleh hutan hijau yang asri dengan teknologi modern.

Ia mengatakan 70 persen KIPP harus hijau, dimana 20 – 30 persen baru terdiri dengan bangunan-bangunan.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan