Masa Jabatan Presiden

Budiman Sudjatmiko: Permata dari Reformasi Adalah Pembatasan Periode Jabatan Presiden

Penolakan yang dilayangkan PDI-P terhadap wacana penundaan pemilu itu merupakan suatu bentuk menghargai reformasi.

Istimewa
Budiman Sudjatmiko 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Budiman Sudjatmiko menyatakan, menolak soal adanya wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) yang digaungkan beberapa partai politik.

Adapun kata Budiman, penolakan yang dilayangkan PDI-P terhadap wacana penundaan pemilu itu merupakan suatu bentuk menghargai reformasi.

Sebab kata dia, hasil dari reformasi yakni masa jabatan Presiden hanya bisa dipilih satu kali lagi setelah masa jabatannya berakhir atau dalam artian dua periode.

"Suatu permata dari reformasi adalah pembatasan periode jabatan kepresidenan yang hanya bisa dipilih sekali lagi," kata Budiman saat ditemui awak media di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Pengamat Nilai Pihak yang Ingin Pemilu Ditunda Sama Saja Remehkan para Calon Pemimpin Indonesia

Baca juga: Beban Kerja Berat, KPU Usul Naikkan Honor Badan Ad Hoc di Pemilu 2024

Lebih jauh kata Budiman, seyogyanya dalam mengutarakan wacana, para politisi bisa mengedepankan sikap bijaknya.

Pasalnya menurut dia, wacana kali ini berpotensi melukai perjuangan para aktivis demokrasi di masa reformasi.

"Kita harus hati-hati menyuarakan itu, karena itu melanggar konstitusi dan melanggar etika berdemokrasi yang salah satu tujuannya adalah memastikan regularitas pergantian kepemimpinan nasional," ucap Budiman.

Terkait dengan penolakan penundaan pemilu sebagaimana yang digaungkan oleh PKB, PAN dan Golkar, dirinya mewakili PDI-P lantas memberikan usul lain.

Baca juga: Cuitan Sekum Muhammadiyah Kritik Alasan Kelompok yang Usulkan Penundaan Pemilu

Di mana usul yang dimaksud yakni, memberikan kesempatan kepada Presiden yang dinilai belum selesai mengerjakan tugasnya untuk menduduki jabatan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 

Usulan itu kata dia tidak hanya untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 2024 mendatang, melainkan untuk seluruh Presiden ke depannya.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved