PKS Minta Pemerintah Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, meminta pemerintah fokus kendalikan harga kebutuhan pokok daripada berwacana perpanjang masa jabatan presiden. 

Menurutnya, pemerintah lebih baik mengerjakan hal yang bermanfaat bagi rakyat daripada mengeluarkan pernyataan yang bikin gaduh masyarakat. 

"Pemerintah lebih baik fokus urus harga kebutuhan pokok yang terus naik. Selain minyak goreng, kedelai dan daging sapi yang telah naik terlebih dahulu, baru-baru ini pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi. Bahkan LPG non subsidi mengalami kenaikan dua kali, tanggal 25 Desember 2021 dan 28 Februari 2022, hanya berselang dua bulan," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).

Baca juga: Setelah Tahu-Tempe dan Daging Sapi, Giliran Harga Gas Elpiji Nonsubsidi serta Ayam Potong yang Naik

Baca juga: Tempe Hadir Lagi di Pasar, Pedagang Pasar Kopro Tanjung Duren Naikan Harga Jual Rp 1.000 

Anggota Komisi VII RI ini mendesak pemerintah dan elite politik untuk fokus dalam rangka mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan Ramadhan 2022 ini. 

Pemerintah diminta tidak memperkeruh suasana dengan mengangkat isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan oemerintahan Jokowi-Ma’ruf serta rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

"Tolong pemerintah fokus pada hal-hal produktif dalam menyelesaikan masalah-masalah konkret masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang belum tuntas dan kasus positif harian varian Omicron masih tinggi," ucapnya.

"Jangan mengumbar syahwat kekuasaan dan melabrak konstitusi. Terlalu mewah di tengah kondisi sulit masyarakat seperti sekarang ini, penguasa politik malah egois berpikir untuk memperpanjang kursi kekuasaannya," lanjut Mulyanto. 

Baca juga: 10 Tahun Mendekam Dipenjara, Hari ini Angelina Sondakh Bisa Hirup Udara Bebas 

Baca juga: ASN NTB Diwajibkan Beli Tiket MotoGP Mandalika, PSI: Tak Semua Orang Suka Nonton Balap Motor

Mulyanto mendesak pemerintah mengembangkan berbagai opsi kebijakan yang inovatif, yang tidak memicu inflasi dan membebani rakyat di saat pandemi Covid-19 yang belum usai. 

"Ini adalah tugas penting dan strategis negara. Jangan malah sebaliknya mengembangkan diskursus yang kontraproduktif," ujarnya. 

Mulyanto menambahkan, defisit transaksi berjalan sektor migas, akibat melonjaknya harga migas dunia, sebenarnya dapat dikompensasi dengan penerimaan ekspor komoditas energi lainnya seperti: batu bara, gas alam dan CPO yang harganya juga melejit menuai wind fall profit. 

Apalagi ketika iklim investasi yang semakin kondusif ini dimanfaatkan untuk meningkatan produksi, maka penerimaan negara dari sektor ini akan semakin meningkat.

Baca juga: Anggota Komisi VI: Polisi Jangan Ragu Tindak Tegas Penimbun Minyak Goreng

Jadi, menurut Mulyanto, melonjaknya harga energi dunia, tidak otomatis harus diikuti dengan kebijakan kenaikan harga BBM, gas LPG dan listrik PLN.  

"Itu bukan satu-satunya opsi kebijakan. Ini kan soal kantong kiri dan kantong kanan, yang dapat saling mengkompensasi. Ada berbagai opsi kebijakan, dan Pemerintah diminta untuk mengambil pilihan kebijakan yang tidak memberatkan rakyat," pungkas Mulyanto.