Masa Jabatan Presiden
Survei IPI: Mayoritas Pemilih PAN, PKB dan Golkar Tolak Pemilu 2024 Ditunda
Sebanyak 80,7 persen warga Muhammadiyah ingin pemilu tetap diselenggarakan pada 2024 mendatang.
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
tangkap layar dari change.org
Muncul petisi terkait penolakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Penggaggas dari petisi ini antara lain Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Petisi ini dibuat pada hari ini, Kamis (3/3/2022).
Jika hal tersebut terjadi, ada alasan bagi mereka untuk memperpanjang masa jabatan dengan alasan taat konstitusi.
"Ide-ide untuk memperpanjang masa jabatan umumnya muncul di negara-negara tidak demokratis atau negara yang tidak menjadi contoh baik dalam demokrasi," ujar Zainal.
Ia menceritakan, banyak cerita kelam di berbagai negara yang melakukan praktik perpanjangan masa jabatan pimpinannya.
Hal terburuk, dualisme di kursi pemerintahan akan terjadi yang berujung pada kudeta yang dilakukan oleh salah satu pihak.
"Contoh misalnya Guinea yang di ujungnya akhirnya Guinea itu mengalami kudeta militer. Presiden yang memperpanjang masa jabatannya untuk tiga periode itu mengalami kudeta militer," ujar Zainal. (tribun network/den/dng/dod)
