PKS Cecar Pramono-Pratikno-Moeldoko soal Dugaan Anggaran Deklarasi Apdesi Jokowi 3 Periode

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mempertanyakan soal deklarasi mendukung Joko Widodo (Jokowi) tiga periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang digelar beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Mardani saat rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Mulanya, Mardani secara khusus bertanya soal deklarasi yang dilakukan oleh Apdesi kepada Pramono, Pratikno dan Moeldoko.

Pasalnya, ia menilai ketiganya merupakan pembantu Presiden Jokowi yang harus bisa menjelaskan soal deklarasi Apdesi tersebut.

"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan (Pemilu,red), karena itu sangat sangat bertentangan dengan konstitusi," kata Mardani di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).

Mardani menambahkan, bahwa seharusnya isu 3 periode presiden serta penundaan Pemilu bagian dari isu elite para pimpinan partai politik.

"Kalaupun isu itu ada biarkan menjadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai," tambahnya.

Mardani pun meminta kepada ketiga pembantu presiden menjelaskan secara gamblang soal deklarasi Apdesi itu.

Pasalnya, ia mengaku mendapat pesan sikat WhatsApp soal deklarasi lanjutan yang terjadi di sejumlah daerah. Sehingga, Mardani bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat yanh bertanya-tanya soal deklarasi tersebut.

"Mohon jawaban dari ketiga bantu utama presiden sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk 3 periode Pak Jokowi. Ini penting karena whatsapp-nya masuk terus nih Pak Pram, disini ada deklarasi ini, disini ada deklarasi ini, saya yakin tidak ada kaitan dengan tiga mitra utama kita di Komisi II," ungkap Mardani.

Baca juga: PDIP: Itu Maunya Apdesi Jokowi 3 Periode, Tapi Ingat Masa Jabatan Presiden Berdasarkan Konstitusi

"Karena kemarin Kompas juga mendetail, berapa banyak dana yang diperlukan untuk mengumpulkan sedemikian banyak orang dan lain-lain sehingga saya dengan tegas bisa menyampaikan kepada masyarakat," jelas Mardani.

Dalam kesempatan itu, Pramono Anung pun memberikan penjelasaan soal ramai isu deklarasi Apdesi tersebut.

Pihaknya menegaskan tidak ada anggaran dari Setneg, Seskab maupun KSP yang digunakan untuk acara tersebut.

"Pertama, tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun KSP mengenai hal ini, sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu," kata Pramono.

Pramono juga menegaskan sikap Jokowi yang taat konstitusi menanggapi isu penambahan masa jabat presiden.

Namun, hingga saat ini masih ada saja pihak-pihak yang mencoba mendorong isu penambahan masa jabat presiden.

"Kami tahu untuk merubah apalagi melakukan amandemen UUD tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora ke mana mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran karena saya termasuk menjadi bagian di tahun '99 ketika amandemen itu dilakukan," pungkasnya.