Jokowi Minta BLT Minyak Goreng Segera Disalurkan: Harus Selesai sebelum Lebaran 2022

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya untuk segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.

BLT minyak goreng yang diberikan sekaligus sebesar Rp 300 ribu diharapkan bisa selesai sebelum Lebaran 2022. 

Jokowi berharap, program BLT minyak goreng bisa meringankan beban masyarakat.

Mengingat, saat ini harga minyak goreng di pasaran mengalami kenaikan.

Baca juga: UPDATE Harga Minyak Goreng Terbaru Hari Ini, Sabtu 9 April 2022: Bimoli, Fortune hingga Tropical

"Kita harapkan bisa meringankan, mensubsidi masyarakat, utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan."

"Diharapkan tidak hanya di sini (Kota Jambi) saja, tetapi di seluruh provinsi tanah air, BLT minyak goreng bisa segera disalurkan sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan," kata Jokowi, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (9/4/2022).

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menargetkan penyaluran BLT Minyak goreng yang diberikan sekaligus Rp 300 ribu ini bakal dimulai pekan depan.

Mengingat, sebelumnya Jokowi sudah meminta jajarannya untuk mempercepat penyaluran BLT minyak goreng.

Hal tersebut, disampaikan Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso saat menyampaikan keterangan pers secara daring, Jumat (8/4/2022).

"Program BLT minyak goreng sudah harus tersalurkan pada Ramadhan. Bahkan, paling lama kalau bisa 1 minggu sebelum Idul Fitri.”

“Artinya kedua program ini harus betul-betul secara cepat dilakukan penyalurannya," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV.

“Oleh karena itu, khusus BLT Minyak goreng yang ada di rumpun bantuan pangan Kementerian Sosial dan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) akan dipercepat penyalurannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Susiwijono mengatakan, penyaluran BLT minyak goreng kemungkinan bisa dilakukan mulai minggu depan setelah revisi dokumen teknis selesai.

"Kami rakor teknis untuk revisi dokumen teknis administrasi, mulai dari pedoman umum, dokumen penganggaran, dan lain-lain, targetnya minggu depan sudah selesai.”

“Mudah-mudahan sudah mulai bisa disalurkan oleh TNI/Polri," ucap Susiwijono.