Rabu, 5 November 2025

Pemilu 2024

Jelang Pemilu, Jokowi Minta Menteri dan Kepala Lembaga Fokus pada Tugasnya Masing-masing

Rancangan PKPU tersebut kata Idham, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat konsinyering bersama pemerintah DPR dan KPU pada Mei mendatang.

Foto: Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kabinetnya untuk fokus pada tugas masing-masing-masing-masing menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Presiden dalam sidang kabinet paripurna, Senin, (9/5/2022).

“Berkaitan dengan tahapan pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing-masing,” kata Jokowi.

Sehingga kata Presiden agenda strategis nasional tetap terselenggara dengan baik, begitu juga dengan penyelenggaraan Pemilu.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Belum Tunjukan Tanda-tanda Berakhir, Jokowi Minta Setkab Gelar Rapat Mingguan

“Agar agenda-agenda stratgis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik lancar dan tanpa gangguan,” pungkasnya.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 resmi dimulai pada 14 Juni 2022.

KPU RI telah melakukan sejumlah persiapan dalam menghadapinya, salah satunya rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang jadwal, tahapan dan program.

"Sekaligus juga secara simultan memfinalisasi draf PKPU berkaitan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu," kata Komisioner KPU RI Idham Holik dalam keterangannya, dikutip lama resmi KPU, Jumat (22/4/2022).

Rancangan PKPU tersebut kata Idham, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat konsinyering bersama pemerintah DPR dan KPU pada Mei mendatang.

Baca juga: Presiden Jokowi Silaturahmi dengan Wapres di Istana Merdeka

Dalam rapat konsinyering tersebut nantinya juga akan membahas soal masa kampanye yang hingga kini belum ditemukan titik kesepakatan antara DPR, pemerintah dan KPU.

"Habis lebaran melakukan rapat konsinyering untuk memastikan semua tahapan yang dibuat itu sudah sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan," katanya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved