KPPU Diminta Desak BPOM Batalkan Pelabelan BPA Air Kemasan Galon

KPPU diminta mendesak BPOM untuk segera membatalkan revisi kebijakannya yang akan memberikan label 'Berpotensi Mengandung BPA' kepada air minum galon

Editor: Endra Kurniawan
Tribunnews.com/Istimewa
Ilustrasi air minum dalam kemasan galon berbahan polikarbonat. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera membatalkan revisi kebijakannya yang akan memberikan label 'Berpotensi Mengandung BPA' kepada air minum dalam kemasan galon berbahan polikarbonat.

Kebijakan tersebut harus segera dibatalkan lantaran berpotensi memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kebijakan itu juga bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Baca juga: Produsen AMDK Dukung Wacana Pelabelan Galon BPA: Bisa Dorong Inovasi

“Jika ada temuan ke arah sana nantinya, KPPU wajib meminta BPOM untuk melakukan revisi kebijakannya. KPPU wajib menyampaikan pendapatnya kepada lembaga yang bersangkutan untuk merevisi peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat,” ujar Ekonom Indef, Nawir Messi dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Nawir menjelaskan jika KPPU nantinya bisa membuktikan bahwa BPOM merevisi kebijakan itu atas permintaan pelaku usaha tertentu, menurut Nawir, pelaku usaha itu juga bisa terkena jerat hukum.

“Jadi, dalam menilai kasus wacana pelabelan BPA ini, KPPU juga perlu meminta pendapat para pakar di bidangnya masing-masing sebagai dasar dari tindakan untuk meminta BPOM membatalkan revisi kebijakannya,” ujarnya.

Terkait rekomendasi KPPU itu sifatnya tidak mengikat, Nawir pun meminta agar KPPU nantinya bersuara di media sehubungan dengan hasil temuannya.

“Itu dulu yang saya lakukan waktu menjadi Ketua KPPU, saya itu main di media sehingga melibatkan masyarakat banyak untuk mendesak BPOM untuk mencabut revisi kebijakan pelabelan BPA ini,” ujar Nawir.

Baca juga: Pelabelan BPA Pada Galon AMDK Diklaim Matikan Industri, Akademisi UI: Tidak Benar!

Langkah lainnya, kata Nawir, KPPU bisa juga mendesak DPR yang membawahi BPOM agar menghentikan regulasi pelabelan BPA pada galon polikarbonat itu dengan menyampaikan bukti-bukti temuan mereka.

Nawir menegaskan BPOM tidak bisa membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif. Dia mengatakan ketimbang BPOM mengurusi galon polikarbonat yang belum terbukti membahayakan kesehatan selama lebih dari 30 tahun, lebih baik BPOM mengawasi hal yang ringan-ringan saja seperti pewarna makanan yang sudah jelas banyak yang membahayakan kesehatan.

“Nggak usah dulu yang berat-berat, sekarang di mana-mana orang-orang masih memakai pewarna makanan dari tekstil. Ya, itu dulu yang diawasi, yang seperti itu. Jangan malah fokus kepada yang tidak memiliki scientific based yang solid. Itu kan cuma menimbulkan tuduhan macam-macam,” ucapnya.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved