Telan Anggaran Rp 55 M, Proyek Perbaikan Lift Gedung Nusantara DPR Kini jadi Sorotan

TRIBUNNEWS.COM - Setelah pengadaan gorden, perbaikan dome Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura, kini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI disorot karena proyek perbaikan lift.

Pasalnya, nilai perbaikan lift di Gedung Nusantara 1 Kompleks DPR RI terbilang cukup fantastis, yakni menelan anggaran Rp 55,4 miliar.

Mengutip Kompas TV, Jumat (20/5/2022) proyek perbaikan lift ini telah berjalan kurang lebih selama satu setengah tahun lamanya.

Dari situs LPS DPR, tender perbaikan dan penggantian lift di di Gedung Nusantara 1 Kompleks DPR RI ini dimenangkan oleh PT Angkasa Pura Solusi.

Hingga sekarang, kontrak yang dimulai pada Januari 2021 ini belum juga rampung.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai proyek perbaikan di Gedung DPR yang saat ini tengah berjalan, minim urgensi.

Baca juga: Firli Bahuri Wanti-wanti DPRD se-Sumsel Jangan Korupsi, Data KPK Ada 310 Legislator Diproses

Belum lagi juga ada kabar tentang proyek pengaspalan di Komplek Parlemen.

"(Proyek) yang juga anggarannya fantastis ini membuat kita merasa bahwa kebutuhan yang sesungguhnya yang mendasari proyek ini bukan karena adanya kebutuhan riil yang ada di DPR tapi karena ada kebutuhan proyek yang mendorong Sekjen dan DPR yang kemudian menginisiasi rencana (proyek-peroyek itu)," kata Lucius Karus.

DPR mestinya bisa melakukan efisiensi, bukan malah pemborosan anggaran.

Proyek Perbaikan Dome Gedung Nusantara

Sebagaimana diketahui, DPR RI kembali akan melakukan perbaikan dengan perencanaan pendanaan perbaikan atap Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura sebesar Rp 4,5 miliar.

Maksud perbaikan atap dengan pengecatan ulang pengecatan dome gedung Nusantara ini dilakukan sebagai upaya menyambut HUT RI dan serangkaian program G20 di Indonesia.

Dengan jumlah nominal yang tidak sedikit ini, tentu muncul kritikan dari masyarakat.

Baca juga: DPR Gelar Paripurna Dengarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2023

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingka Madani, Ray Rangkuti menilai, DPR tidak pernah transparan dan selalu tertutup mengenai penggunaan anggaran.

"Pengajuannya yang selalu tiba-tiba muncul, levelnya sudah pada praktik tender seperti sekarang sudah dilakukan," kata Ray Rangkuti dikutip dari tayangan Kompas Tv, Kamis (19/5/2022).