Deputi II BNPT Ajak Masyarakat Bumikan Nilai-nilai Pancasila Sejak Dini

Laporan Wartawan Tribunnews, Muhammad Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi II Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen Pol Ibnu Suhaendra mengajak seluruh elemen masyarakat merefleksikan tanggal 1 Juni sebagai momen untuk meningkatkan nasionalisme dalam semangat Pancasila.

"Pada 1 Juni 2022 kita peringati hari lahir Pancasila. Ayo kita gelorakan semangat jiwa Pancasila," kata Irjen Pol Ibnu dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (1/6/2022).

Dalam mengisi semangat nasionalisme ini, jenderal polisi bintang dua itu mengingatkan bahwa salah satu ancaman bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah invasi ideologi asing yang digerakkan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan basis agama tertentu. Salah satunya khilafah.

Menurutnya, Khilafah adalah sebuah ideologi dan sistem pemerintahan yang bertentangan dengan ideologi yang selama ini sudah eksis dan dipegang teguh di Indonesia. 

Sehingga ketika ada ideologi Khilafah yang mencoba ingin mengganti Pancasila dan sistem pemerintahan, maka seluruh elemen masyarakat harus menolaknya.

Baca juga: Survei SMRC Terbaru: Hanya 64,6 % Publik yang Bisa Menyebutkan Semua Sila Pancasila Secara Benar

"Perlunya penegasan, bahwa ideologi khilafah yang diusung Khilafatul Muslimin, HTI, NII dan lain-lain bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," tuturnya.

Meski kelompok-kelompok pengusung ide khilafah cenderung tidak menggunakan kekerasan dalam menjalankan misi dan propagandanya, Irjen Pol Ibnu mengingatkan bahwa gerakan mereka bisa menjadi bom waktu jika tidak dilakukan antisipasi lebih dini.

Baca juga: Acara Grebeg Pancasila Selama 2 Hari di Kota Blitar Jawa Timur Berlangsung Meriah

"Memang mereka bergerak dengan dakwah tanpa kekerasan, namun gerakan dan dakwah yang disampaikan tujuannya masuk wilayah politik yang mengancam kedaulatan politik negara," tuturnya.

Dia juga mengimbau agar ada upaya untuk melakukan revitalisasi Pancasila kepada masyarakat Indonesia yang telah terkontaminasi dengan ideologi dan propaganda Khilafah tersebut.

Baca juga: Jokowi: Negara Bisa Kokoh dan Kuat Karena Berlandaskan Pancasila

"Mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, serta mengembangkan Pancasila sebagai ideologi dan menjadi Pancasila sebagai ilmu," ujarnya.

Selain itu, eksistensi Pancasila juga harus ditanamkan di seluruh akses publik, baik regulasi maupun kehidupan sosial, politik dan budaya yang berjalan.

"Mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundang-undangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial," tambahnya.

Kemudian, Pancasila juga tidak boleh hanya berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, termasuk hanya sekedar menjaga kepentingan negara, melainkan menjaga kepentingan semua pihak yang menjadi entitas keindonesiaan. 

"Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal," ujar Irjen Pol Ibnu.