Pengamat Prediksi Eks Panglima TNI Ini Bisa Jadi Kuda Hitam di 2024, Singgung Istilah 3M ketika 2019

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendekati tahun politik, eskalasi menuju pemilihan presiden (Pilpres) kian menguat.

Lembaga Survei turut menyemarakkan bursa calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) potensial pada 2024.

Kini, dalam sisa masa jabatan sekitar dua tahun - mencakup Pemilu 14 Februari 2024 - banyak indikasi dan fenomena menunjukkan menguatnya eskalasi politik.

Semua ini terungkap jelas dalam pemberitaan dan wacana media cetak, media elektronik, dan media sosial.

Baca juga: Demokrat Sambut Baik Relawan Projo NTB Dukung AHY di Pilpres 2024, Rakyat Menghendaki Perubahan

Baca juga: Demokrat soal Projo NTB Dukung AHY di Pilpres 2024: Rakyat Menghendaki Perubahan

Koordinator Lembaga Riset dan Penelitian Indonesia, George Kuahaty mengungkapkan, di antara nama-nama figur yang dapat menentukan arah dan peta politik Indonesia pada 2024 adalah Kepala Staf Kantor Presiden (KSP), Moeldoko.

Hal ini nampak dari beberapa kemunculannya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun secara personal di beberapa event yang bernuansa politik.

“Moeldoko, menjadi pembicaraan pasca-Rakernas ProJo, di Magelang, Jawa Tengah. Kendati masih spekulasi, tetapi sudah banyak pengamat yang membahas soal Moeldoko,” ujar George Kuahaty memberikan keterangannya, Minggu (12/6/2022).

Dia mengemukakan, profil eks Panglima TNI ini menarik untuk dicermati. 

Berbeda dengan nama bakal capres lain yang sudah biasa menjadi pembahasan.

Ia mengingatkan, nama Moeldoko sempat leading di era Pilpres 2019 lalu sebagai cawapres Jokowi.

Ketika itu muncul istilah 3 M (Mahfud, Moeldoko dan Ma’ruf Amin).

Meski pada akhirnya, Joko Widodo beserta partai koalisi pendukung mendapuk Ma’ruf Amin.

Lantas, George menerangkan hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) Februari lalu yang menyebut nama Moeldoko meraih elektabilitas pada posisi 2,5 persen.

Baca juga: Soal Pilpres 2024, Jokowi kepada Para Relawan: Ojo Dumeh!

Baca juga: HIPMI Ikut Petunjuk Jokowi soal Pilpres 2024

Ini artinya, nama Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tersebut masih masuk hitungan.

“Ini artinya, nama Ketua Umum HKTI tersebut  masuk hitungan. Menurut LSN, elektabilitas yang diperoleh Moeldoko karena hasil dari kemampuan, prestasi dan pengalaman dalam mengelola pemerintahan, tanpa adanya pengaruh dari partai politik. Posisi Moeldoko juga diuntungkan lantaran dia berlatar belakang militer,” terangnya.

Menurut George, selama menjabat KSP Ia selalu merespon isu-isu negatif yang ditujukan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Sampai sekarang citra Moeldoko masih tegas, bersih, nasionalis, sisa penguatan imej chemistry Moeldoko dengan Jokowi sudah terbangun cukup lama. Ibarat wild card politik, Moeldoko bagaikan misteri yang harus diikuti. Dapat saja menjadi 'kuda hitam' yang memutar fakta semua analisis politik dalam dua tahun ke depan,” pungkasnya.

Demokrat Belum Pastikan Koalisi

Terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, hingga kini partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih belum menyatakan sikap untuk membentuk koalisi dengan partai manapun.

Termasuk kata dia, perihal pengusungan calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Herzaky memastikan, saat ini yang sedang dilakukan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu yakni menjalin silaturahmi politik dengan partai lain.

Baca juga: Sosok Cawapres Dinilai Bisa Jadi Penentu Kemenangan di Pilpres 2024

Baca juga: Ganjar Banyak Dilirik Partai Lain untuk Pilpres 2024, Hasto Minta Parpol Tak Bajak Kader PDIP

"Demokrat sendiri sampai dengan saat ini, masih terus menjalin silaturahmi dan komunikasi politik dengan semua pihak," ucap Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/6/2022).

Terlebih kata Herzaky, proses tahapan pemilu 2024 masih terbilang cukup lama.

Apalagi pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan pada 2023 mendatang.

Belum Tentu Anies Baswedan

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS), Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan dukungan untuk calon presiden masih terbuka lebar bagi siapapun.

Ia menampik pandangan PKS condong terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dia mengatakan tidak perlu terburu-buru dalam menentukan figur Capres 2024 mendatang.

Menurutnya, saat ini suasana politik nasional masih sangat hangat.

Baca juga: Megawati Minta Ganjar Pranowo Disiplin Soal Pilpres, Pengamat: Bisa Saja Gimmick Politik

Baca juga: Megawati Minta Ganjar Pranowo Disiplin Soal Pilpres, Begini Tanggapan Relawan

Ia meminta agar keputusan mendukung Anies tak diambil secara terburu-buru.

Karena, diperlukan perhitungan yang matang.

Habib Aboe bahkan menyampaikan pesan yang sama dengan Presiden Jokowi soal dukungan capres.

Hal itu disampaikan Habib Aboe saat sesi wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Jakarta, Kamis (9/6/2022) lalu.

"Bukan kalimat benar dan tidak benar, semua bisa jadi benar dan bisa jadi tidak benar. Tetapi akan hitung dengan baik. Jadi ojo kesusu. Jadi Pak Jokowi mau kasih standar pada kita menyiapkan itu ojo kesusu," kata Habib Aboe.(*)