Usul Jabatan Jokowi Tambah Setengah Periode, Bendahara Umum Projo: Lebih Masuk Akal

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bendahara Umum Projo Panel Barus mengatakan bahwa isu tiga periode jabatan presiden ibarat api yang mau mati.

Artinya sebagai sebuah kemungkinan politik, wacana tiga periode jabatan presiden sangatlah kecil.

Saat ini kata dia yang memungkinkan masa jabatan Joko Widodo ditambah setengah periode menjadi 2,5 periode.

“Saya yang lebih masuk akal bukan 3 periode, tapi 2,5 periode,” kata Panel Barus dalam diskusi bertajuk 'Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode', di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6/2022).

Menurutnya menambah masa jabatan presiden setengah periode, efortnya tidak sebesar tiga periode jabatan presiden. Harus ada amandemen undang-undang dasar 1945.

“Mekanisme 2,5 periode artinya nambah. itu lebih mungkin, energinya lebih ada,” katanya.

Meskipun jadwal pemilu sudah diketok, kata dia, penambahan masa jabatan presiden masih memungkinkan.

Terutama apabila ada kejadian besar yang memaksa adanya penundaan pemilu.

Baca juga: Ketua Umum Projo: Relawan Jokowi Ojo Dumeh dan Terus Bersama Rakyat

“Kalau tiba-tiba ada kondisi luar biasa, itu bisa jadi faktor yang menentukan (penundaan pemilu). Kalau pemilu 2024 itu kan agenda politik negara yang sudah berjalan. nah yang 2,5 periode itu masih bisa numpang di tengah jalan itu nanti,” pungkasnya.

Masinton sebut kangkangi demokrasi

Wacana penambahan masa jabat presiden menjadi tiga periode kembali muncul dan jadi perbincangan publik.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menegaskan, gagasan tersebut tidak merepresentasikan semangat reformasi dan demokrasi.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk 'Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode', di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6/2022).