Koalisi Partai Politik
Ada yang Enggan Koalisi dengan Partai Tertentu, Demokrat Singgung Soal Minyak Goreng dan Kemiskinan
Partai Demokrat memberikan sindiran terhadap partai politik yang enggan menjalin koalisi dengan partai tertentu dalam menyongsong Pilpres 2024.
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat memberikan sindiran terhadap partai politik yang enggan menjalin koalisi dengan partai tertentu dalam menyongsong Pilpres 2024.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokra, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan sikap Partai Demokrat sangat jelas soal koalisi seperti yang diungkapkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, Demokrat sangat menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal, dan pilihan dari setiap partai dalam menentukan keinginan berkoalisi atau bekerja sama dengan partai mana untuk Pilpres 2024.
"Karena itu, kami juga berharap, independensi, kemandirian, mekanisme internal, dan pilihan kami dalam menentukan rekan koalisi atau kerja sama menuju 2024, dihormati dan dihargai pula," kata Herzaky dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (26/6/2022).
"Kami harapkan, tidak ada upaya tekanan-tekanan, paksaan, bahkan ancaman-ancaman, semisal upaya kriminalisasi atau gangguan terhadap bisnis kader-kader kami, maupun upaya perampasan kepemimpinan terhadap partai kami ataupun calon rekan koalisi kami," lanjut dia.
Baca juga: Masinton Dapat Teguran dari PDIP, Buntut Pernyataan Peluang Koalisi dengan PKS-Demokrat
Partai Demokrat juga menurut Herzaky sangat menghargai, setiap partai politik punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan.
Ia menjelaskan, rakyat pernah merasakan pemerintahan era Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan saat ini Jokowi.
"Kalau era Demokrat yang memimpin, ketika Pak SBY menjadi presiden di tahun 2004-2014, prioritas kami jelas. Bela rakyat kecil, perjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat. Rakyat tidak perlu antre minyak goreng," katanya.
Baca juga: Pertemuan AHY dan Ganjar Pranowo Usai Salat Jumat, Jubir Partai Demokrat: Hanya Ngobrol Santai
Selain itu, Herzaky pun mengklaim, saat pemerintahan SBY, harga sembako terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini.
"Kemiskinan turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta," ucapnya.
Lanjut dia, pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari pemerintahan Presiden Megawati.
Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin kepada pemerintahan Jokowi.
"Ada pengurangan sangat signifikan. Sedangkan 5 tahun era Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24-26 juta. Hampir tidak ada pengurangan dari era SBY. Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, malah sempat naik lagi ke 28 juta, dan sekarang 26 juta," ungkapnya.
Begitu pula dengan pengangguran. Menurut Herzaky, 10 tahun pemerintahan SBY, pengangguran turun 3 jutaan.
Baca juga: Ditanya Peluang Koalisi dengan Demokrat, Prabowo: Biasanya Last Minute
Era Jokowi 5 tahun pertama, hanya turun 140 ribuan.
