Bursa Capres

Jokpro Minta Lembaga Survei Segera Tanya Rakyat Soal Jokowi Tiga Periode

Jokpro 2024 meminta kepada lembaga survei untuk mulai menanyakan kepada publik terkait dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju tiga periode.

Capture video
Duet Jokowi-Prabowo.Jokpro Minta Lembaga Survei Segera Tanya Rakyat Soal Jokowi Tiga Periode 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal relawan pendukung Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 meminta kepada lembaga survei untuk mulai menanyakan kepada publik terkait dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju tiga periode.

“Kami sangat menghormati dan menghargai teman-teman  embagai survei. Tapi ya tolong pertanyaannya jangan berhenti sampai pada pertanyaan puas atau tidak dengan kinerja Pak Jokowi," ujar Timothy dalam keterangan tertulis, Kamis, (30/6/2022).

"Kalau bisa dilanjutkan dengan pertanyaan ‘kalau puas dan amandemen konstitusi bisa dilakukan, setuju enggak Pak Jokowi menjabat presiden 3 periode?’ kalau bisa sih begitu ya. Agar apa, agar elite dapat mendengar dan tahu bahwa masih banyak masyarakat yang ingin Pak Jokowi memimpin kembali di 2024,” sambung dia.

Sebelumnya peneliti Litbang Kompas Gianie mengungkapkan hasil survei Litbang Kompas pada akhir Mei 2022.

Survei menunjukkan mayoritas publik mengkhawatirkan polarisasi terjadi pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Baca juga: Jokpro 2024: Banyak Tokoh Politik Mulai Sadar Polarisasi Ekstrem Mengancam Kehidupan Berbangsa

Secara garis besar, sekitar 70 persen publik merasa khawatir polarisasi ini akan berlanjut di Pilpres 2024.

Timothy mengaku tidak terkejut dengan hasil survei Litbang Kompas tersebut. Bagi dirinya, hasil survei yang disampaikan peneliti Litbang Kompas tersebut mengaminkan kekhawatiran yang selama ini digaungkan oleh Jokpro 2024.

“Kalau saya sih tidak kaget dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Gianie. Hasil survei 70 persen publik khawatir polarisasi akan berlanjut itu kan justru mengaminkan dan menegaskan kekhawatiran kami. Jokpro 2024 selalu menyampaikan bahwa polarisasi ekstrem itu sangat bahaya dan pasti akan berlanjut di Pilpres 2024 jika tidak ada solusi yang bisa menghentikan keterbelahan itu,” kata Timothy.
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved