Aspataki Mengaku Pihaknya Tak Dilibatkan Dalam Pengambilan Keputusan Moratorium PMI ke Malaysia

Aspataki tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

Tribunbanyumas.com
Ilustrasi TKI. Aspataki mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Saiful Mashud mengatakan pihaknya dan sejumlah asosiasi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

Meskipun setelah keputusan diambil, Saiful mengatakan asosiasinya diundang untuk mendengarkan penjelasan pemerintah atas keputusan moratorium.

“Kami hanya diajak rapat dan itupun sudah sifatnya menyampaikan keputusan. Jadi tidak diajak diskusi untung rugi moratorium atau positif-negatifnya. Aspataki bersama asosiasi lain sifatnya hanya menerima keputusan bahwa pemerintah akan melakukan moratorium yang katanya sementara,” kata Saiful kepada wartawan, Sabtu (16/7/2022).

Saiful mengatakan, pihaknya dan sejumlah asosiasi belum mendapatkan surat keputusan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca juga: Alasan Indonesia Stop Kirim TKI ke Malaysia, Negeri Jiran Langgar Kesepakatan

Ia pun khawatir moratorium penempatan PMI berjalan tanpa ketidakpastian waktu penyelesaian.

“Entah sampai kapan, kita juga tidak tahu (moratorium penempatan PMI ke Malaysia). Sampai hari ini, saya juga belum membaca Keputusan Menaker atau Dirjen-nya yang menghentikan penempatan ke Malaysia,” katanya.

Menurut Saipul, upaya mengintegrasikan sistem penempatan PMI menjadi sistem satu kanal sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Malaysia, akan membutuhkan waktu yang lama.

Baca juga: Ancaman Indonesia Bikin Oposisi Malaysia Khawatir, Minta Perdana Menteri Segera Tangani Masalah TKI

Pasalnya, akan banyak penyesuaian yang dilakukan diantara sistem penempatan di Malaysia, sistem penempatan di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dan sistem penempatan di dalam negeri seperti Siskotkln dan Sisnaker.

Sebelumnya, Pemerintah menemukan pelanggaran terkait perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) pada sektor domestik, sehingga memutuskan untuk memberhentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved