Kemendagri Diminta Kedepankan Calon PJ Kepala Daerah Yang Bersih dan Bebas dari Praktik Korupsi

Ketua Hipmasil Banda Aceh Deri Irawan mengatakan jangan sampai Pj Kepala Daerah yang ditunjuk adalah orang yang tidak kredibel

SerambiNews.com
Kantor Bupati Aceh Singkil, Jumat (1/18/2019) pukul 09.00 WIB masih sepi. Ketua Hipmasil Banda Aceh Deri Irawan mengatakan jangan sampai Pj Kepala Daerah yang ditunjuk adalah orang yang tidak kredibel 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta cermat dan hati-hati dalam menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Singkil.

Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Aceh Singkil (Hipmasil) Banda Aceh Deri Irawan mengatakan, jangan sampai Pj Kepala Daerah yang ditunjuk adalah orang yang tidak kredibel dan pernah diduga terlibat kasus korupsi.

Ia juga menaruh, harapan agar orang yang memimpin Aceh Singkil bersih dan amanah.

“Kalau rakyat tidak bisa dilibatkan dalam penunjukan penjabat kepala daerah, maka setidaknya Kemendagri jangan pillih orang yang diduga pernah terlibat korupsi, orang yang pernah diperiksa KPK, sekalipun statusnya baru sebatas saksi atau terperiksa,” kata Deri Irawan dalam keterangan yang diterima, Minggu (17/7/2022).

Menurut Deri, syarat bersih dari kasus korupsi adalah mutlak bagi penunjukan Pj Kepala Daerah dimanapun, termasuk di Aceh Singkil.

Selebihnya, katanya, Pj Kelala Daerah harus mempunyai kecakapan dalam memimpin daerah.

“Kalau ada yang cakap dalam memimpin, tapi dari rekam jejaknya selama ini justru berpotensi korupsi, kami jelas akan menolaknya. Seperti tidak ada orang lain saja,” tegas Deri.

Baca juga: Permendagri Penunjukkan Pj Kepala Daerah Diharapkan Tampung Aspirasi Publik

Ia mengingatkan, bahwa pencegahan korupsi masih menjadi persoalan krusial bagi Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh pada umumnya.

Oleh karenanya, menurut Deri, Pj Bupati Aceh Singkil nantinya harus bisa menjadi motor bagi pencegahan korupsi di kabupaten tersebut.

“Kalau yang ditunjuk sebagai Pj adalah orang yang pernah diperiksa KPK, bagaimana kita berharap korupsi bisa dicegah di Aceh Singkil?” tegasnya.

“Jadi kami mohon kepada Kemendagri agar memerhatikan kegelisahan masyarakat Aceh Singkil sebelum menunjuk Pj Bupati yang akan memimpin daerah kami,” jelasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved