Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Diharapkan Tidak Transaksional

Teras Narang bicara soal penjabat kepala daerah yang kini hingga tahun 2024 jumlahnya mencapai 271 orang. Penunjukan Pj diharapkan tak transaksional.

Penulis: Reza Deni
IStimewa
Pendiri Pusat Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (PUSKOD FH UKI) Teras Narang dalam webinar Kontroversi Pengisian Penjabat Kepala Daerah: Mencermati Legitimasi dan Preseden Demokrasi dalam Pengisian Penjabat Kepala Daerah Tahun 2022-2024", Jumat (29/7/2022). 

Laporan Reporter Tribunnews.com , Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Pusat Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (PUSKOD FH UKI) Teras Narang bicara soal penjabat kepala daerah yang sekarang hingga tahun 2024 jumlahnya mencapai 271 orang.

Menurutnya, dalam penunjukan penjabat kepala daerah diharapkan tak bersifat transaksional.

Awalnya, Teras menjelaskan 271 kepala daerah yang terdiri dari 24 gubernur dan 247 bupati/wali kota di seluruh Indonesia mengakhiri masa jabatannya.

Menurutnya, berakhirnya masa jabatan ini berarti perlu pengisian penjabat. Ada yang untuk beberapa bulan, ada yang sampai 2 tahun lebih.

Baca juga: Teras Narang: Otorita Harus Memahami Betul Kondisi Dari Wilayah Yang Akan Disiapkan Menjadi IKN

Anggota DPD RI itu mengatakan pada tahun 2022, ada tujuh gubernur dan 97 bupati atau wali kota yang masa jabatannya habis.

"Sementara, pada tahun 2023 lalu ada 12 gubernur dan 103 bupati/wali kota. Sedangkan pada 2024 ini ada lima gubernur dan 47 bupati/wali kota yang berakhir masa jabatannya," ungkap dia dalam webinar PUSKOD FH UKI bertajuk "Kontroversi Pengisian Penjabat Kepala Daerah: Mencermati Legitimasi dan Preseden Demokrasi dalam Pengisian Penjabat Kepala Daerah Tahun 2022-2024 ", Jumat (29/7/2022).

Dia menjelaskan, berdasarkan pengalaman selama ini dalam pemerintahan daerah, penjabat gubernur mendapatkan kewenangan penuh dari pemerintah pusat.

"Untuk penjabat bupati maupun wali kota, alangkah lebih baik menunjuk dan memprioritaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon lebih tinggi yang berasal dari daerah masing-masing," jelasnya.

Pasalnya, selain mengenal daerahnya, penunjukan penjabat kepala daerah itu merupakan kebanggaan sekaligus penghargaan luar biasa bagi ASN.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved