Pembelajaran Tatap Muka

Kemendikbudristek Izinkan Penghentian Sementara PTM Minimal 5 Hari Jika Ada Kasus Positif Covid-19

Kemendikbudristek menerbitkan aturan baru tentang panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19).

Penulis: Fahdi Fahlevi
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
PTM 100 PERSEN - Pelajar SD Negeri Tanah Tinggi 1 Kota Tangerang, sangat antusias ketika mengikuti pelajaran yang disampaikan guru saat berlangsung pembelajaran tatap muka ( PTM) 100 persen, yang dimulai pada Senin (4/4/2022) ini. Pemkot Tangerang, kembali menggelar PTM 100 persen di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP setelah melihat data angka kasus Covid -19 harian yang kian menurun dengan kondisi menuju endemi dengan tetap menerapkan prokes. Kemendikbudristek menerbitkan aturan baru tentang panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19). PTM bisa dhentikan minimal 5 hari jika ada kasus positif covid. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemendikbudristek menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19).

Surat Edaran (SE) tersebut diterbitkan dengan memperhatikan situasi pandemi Covid-19 di beberapa daerah.

Baca juga: Aturan Terbaru PTM dari Kemendikbudristek, Jika Ada yang Terpapar Covid-19 Tidak 1 Sekolah PJJ

“Dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 saat ini serta berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemendikbudristek, diperlukan adanya dikresi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang mengatur Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Seratus Persen di Masa Pandemi Covid-19," ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti melalui keterangan tertulis, Senin (1/8/2022).

Suharti mengatakan kesepakatan tersebut berdasarkan masukan dari berbagai pihak di luar kementerian terkait.

Kemendikbudristek, kata Suharti, berupaya meminimalisir kasus Covid-19 di lingkungan sekolah.

"Kita ingin pembelajaran di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik namun dengan tetap meminimalkan resiko penularan Covid-19 di satuan pendidikan," ucap Suharti.

Baca juga: 11 Rekomendasi Terbaru IDAI Terkait PTM Selama Pandemi Covid-19 

Dalam edaran tersebut, Pemerintah Daerah didorong untuk merespon dengan cepat bila mendapat informasi atau surveilans epidemiologis.

Hingga selanjutnya melakukan penelusuran kontak erat atau tracing dan tes Covid-19 lalu melakukan penetapan kluster penularan Covid-19 di satuan pendidikan berdasarkan hasil yang diperoleh.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga diharuskan untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM yang masih berlangsung di daerahnya.

PTM 100 PERSEN - Pelajar SMP Negeri 1 Kota Tangerang, sedang bersosialisasi dan belajar pada saat pemberlakuan 
pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen pasca libur lebaran, Kamis (12/5/2022). Pemkot mulai hari ini kembali memberlakukan PTM 100 persen dan Kegiatan ini mendapat sambutan antusias para siswa. WARTA KOTA/NUR ICHSAN
PTM 100 PERSEN - Pelajar SMP Negeri 1 Kota Tangerang, sedang bersosialisasi dan belajar pada saat pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen pasca libur lebaran, Kamis (12/5/2022). Pemkot mulai hari ini kembali memberlakukan PTM 100 persen dan Kegiatan ini mendapat sambutan antusias para siswa. WARTA KOTA/NUR ICHSAN (WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

Terutama dalam hal memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan, pelaksanaan penemuan kasus aktif (active case finding) di satuan pendidikan baik.

Langkah ini dilakukan melalui pelacakan kontak dari penemuan kasus aktif, survei berkala maupun penggunaan aplikasi Peduli Lindungi.

Lebih lanjut, edaran ini juga mengatur mengenai penghentian PTM pada rombongan belajar atau rombel paling sedikit tujuh hari jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19 dalam hal ini terjadi kluster penularan Covid-19 di satuan pendidikan, dan atau hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfimasi Covid-19 sebanyak 5 persen atau lebih.

"Dalam Surat Edaran yang baru dikeluarkan ini berbeda dengan sebelumnya. Jika ada yang terpapar Covid-19 yang dihentikan sementara aktivitas PTM hanya di rombongan belajar, bukan aktivitas PTM di satuan pendidikan," jelas Suharti.

Kemudian, paling sedikit dilakukan penghentian PTM selama lima hari untuk peserta didik terkonfirmasi Covid-19 apabila yang bersangkutan bukan merupakan kluster penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan atau hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 di bawah 5%.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved