PROFIL PDIP yang Daftar Peserta Pemilu 2024 di Hari Pertama, Dilengkapi Sejarah dan Susunan Pengurus

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil, sejarah, dan susunan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengurus DPP PDIP mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, untuk mendaftar menjadi peserta Pemilu 2024, Senin (1/8/2022).

Rombongan DPP PDIP dipimpin Sekjen Hasto Kristiyanto, yang didampingi oleh sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya.

Saat tiba di Gedung KPU sekira pukul 07.55 WIB, Hasto beserta jajaran pengurus DPP PDIP langsung menuju ke dalam Gedung KPU untuk memulai proses pendaftaran peserta Pemilu 2024.

“PDI Perjuangan akan daftar yang pertama dan sebelumnya kami mohon maaf bahwa ini hari Senin dan situasi transportasi yang sangat padat mungkin mengganggu menciptakan kemacetan di jalan raya,” ujarnya, Senin, dilansir Tribunnews.com.

“Tetapi apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sebagai komitmen terhadap seluruh tahapan Pemilu, juga menampilkan pada bulan Agustus ini, semangat nasionalisme, patriotisme, bela negara, semangat Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan,” jelas Hasto.

Profil PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai Indonesia yang identik dengan warna merah dengan lambang banteng moncong putih.

Ketua Umum PDI Perjuangan adalah Megawati Soekarnoputri.

Dikutip dari laman resmi PDIP, visi PDIP adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai.

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan, berikut pengertian partai:

1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;

2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);

3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);

4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara;