Peneliti Formappi Sebut Masyarakat Ingin Lihat Kerja Konkret DPD RI

Menurut Formappi, masyarakat ingin melihat kerja konkret dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Penulis: chaerul umam
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi suasana Rapat Paripurna. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut, masyarakat ingin melihat kerja konkret dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut, masyarakat ingin melihat kerja konkret dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Sebab, selama ini lembaga tersebut lebih dikenal hanya perebutan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Harusnya DPD bisa menunjukkan kerjanya dengan menjadi orang pertama yang menyampaikan aspirasi masyarakat daerah kepada Pemerintah Pusat di forum resmi," kata Lucius dalam keterangannya, Selasa (16/8/2022).

Namun, Lucius memahami kewenangan yang selama ini dimiliki DPD tidak tuntas dalam konstitusi di Indonesia.

Tapi, lembaga tersebut mempunyai anggaran dan infrastruktur yang memadai untuk kerja sehingga masih bisa menunjukkan kinerja di tengah kewenangan yang terbatas.

"Jadi banyak jalan yang bisa dilakukan anggota DPD untuk menunjukkan kinerjanya. Yang penting tetap konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah," ujar Lucius.

Selain itu, Lucius mengingatkan tidak menjadikan lembaga DPD sebagai tempat persinggahan politik termasuk ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau wakil Presiden.

Baca juga: Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI 2022: SBY Absen, Megawati Soekarnoputri Hadir 

"Keinginan politik itu yang menjadikan lembaga DPD tidak jelas dan tidak terlihat manfaatnya lagi di mata rakyat," ucapnya.

Kendati demikian, Lucius menghargai setiap mimpi dan keinginan Ketua DPD jika ingin menjadi calon presiden.

Namun dia mengingatkan jangan karena punya jabatan tinggi terus semua keinginan menjadi mungkin.

"Ini sama saja dengan mimpi di siang bolong karena tidak paham dengan Undang-Undang Pemilu," pungkasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved