Kamhar: Komentar Andi Arief Soal Indikasi Anies Baswedan Dijegal Ikut Pilpres Punya Argumentasi Kuat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief terkait indikasi penjegalan Anies Baswedan maju Capres 2024 tak turun dari ruang hampa atau ujug-ujug.

Demikian ditegaskan Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menanggapi polemik pernyataan Andi Arief.

"Tentu ada argumentasi yang kuat sebagai justifikasinya (Andi Arief) dimana terlihat secara kasat mata Pak Jokowi terus melakukan manuver dan konsolidasi relawan yang sangat kental muatan politiknya," ujar Kamhar ketika dikonfirmasi pers, Selasa (30/8/2022).

Sebelumnya, Andi Arief berkicau di twitter-nya kemarian soal dugaan upaya menjegal koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan ikut Pilpres 2024.

Baca juga: Pekan Depan Puan Maharani dan Prabowo Bertemu di Hambalang, Bahas Koalisi Pilpres 2024 ?

Pada cuitan berikutnya, Andi Arief mengatakan Pilpres 2024 tidak akan adil pada proses dan hasilnya sepanjang Presiden Jokowi ikut cawe-cawe.

Relawan Jokowi

Lebih jauh, Kamhar menyinggung relawan Jokowi yang terkadang dalam manuvernya merasa sama dan bahkan melampaui Parpol.

"Jelas juga terbaca jika arah politik relawan menjalankan dua skenario," kata Kamhar.

Pertama, menurut Kamhar, skenario pelanggengan kekuasaan.

Baca juga: Ormas Kombatan Ajak Rakyat Tolak 2 Pasangan Calon Presiden di Pilpres 2024

Kedua, skenario menyiapkan pengganti jika skenario pertamanya gagal dan mendapat penolakan yang kuat dari rakyat.

"Untuk skenario kedua ini jelas terbaca publik bukan mengarah ke Mas Anies, malah sebaliknya Mas Anies lah yang dianggap sebagai ganjalan," kata Kamhar

Dia menanggapi pernyataan Pengamat Politik Adi Prayitno yang dianggap keliru jika memandang pernyataan Andi Arief terkait penjegalan terhadap Anies berlebihan dan hanya membungkus kepentingan Partai Demokrat untuk menyandingkan Anies-AHY saja dengan argumentasi jika elektabilitas Mas Anies tertinggi maka akan jadi rebutan partai-partai.

"Faktanya yang disebutnya tertinggi pun, katakanlah Mas Ganjar juga tidak menjadi rebutan partai-partai. Malah sebagai anggota partai, partai tempat bernaungnya pun sampai saat ini belum memberikan sinyal dukungan," kata Kamhar.

Baca juga: Pilpres 2024, Jokowi: Belum Tentu yang Elektabilitasnya Tinggi Sekarang Diajukan Partai Politik

Jadi, menurut Kamhar, keliru jika menilai dinamika politik Pilpres, utamanya relasi dengan penguasa saat ini hanya melihat variabel elektabilitas.

"Terang benderang terbaca penguasa punya skenario tersendiri terkait kekuasaan," ujarnya.

Dikatakan bahwa pelanggengan kekuasaan dengan skenario penambahan masa jabatan atau periodesasi, dan skenario mempersiapkan pelanjut.

"Ini berbahaya dan menjadi ancaman bagi peningkatan derajat dan kualitas demokrasi," katanya.

"Hemat saya, ini yang menjadi substansi kritik Bang Andi Arief, agar Pak Jokowi bersikap dan berdiri sebagai negarawan," lanjut dia.

Kamhar mengajak Jokowi belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang diakhir periode keduanya menjadi presiden RI berdiri sebagai negarawan mengawal proses demokrasi kontestasi Pilpres yang terselenggara secara Luber dan Jurdil.

"Bukan mengintervensi (Pilpres) atau mempersiapkan jagonya," kata Kamhar.