Kemendikbudristek: Negara Berupaya Menjaga Kebudayaan Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat merupakan embrio bagi kelestarian lingkungan hidup dan desa adat dapat menjadi jalan untuk mendapatkan legitimasi

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Eko Sutriyanto
istimewa
Focus group discussion Kemendikbudristek terkait permasalahan tiga kasepuhan di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pamong Budaya Ahli Madya Kemendikbudristek Christriyati Ariani mengatakan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sangat penting untuk Pemajuan Kebudayaaan.

Menurutnya, negara sedang berupaya memajukan kebudayaan masyarakat adat.

"Pendokumentasian OPK menjadi bentuk partisipasi dalam upaya Pemajuan Kebudayaan," ucap Christriyati melalui keterangan tertulis, Selasa (30/8/2022).

Hal tersebut diungkapkan oleh Christriyati dalam focus group discussion dengan bahasan terkait permasalahan tiga kasepuhan di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

FGD ini digelar dalam rangkaian kegiatan Bina Desa 2022 yang digagas oleh Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan melalui Divisi Pengabdian Masyarakat, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) bersama Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek.

Baca juga: Terdampak Pandemi, FHUI Beri Masukan Pengembangan Ekonomi Desa Adat Penglipuran Bali

“Dalam focus group discussion akan ditekankan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat di tiga kasepuhan” ungkap Ketua Pelaksana Bina Desa 2022 Michael Hans Ranteallo.

Sekretaris Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Maman Wijaya menjelaskan bahwa negara sedang berupaya memajukan kebudayaan nasional.

Hal ini berarti keberadaan budaya perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan, tidak saja oleh pemerintah, tapi juga seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat sendiri.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Tristan Pascal Mulyono mengatakan pentingnya pengakuan dan penghormatan pada masyarakat adat.

"Tidak hanya tentang tanahnya tetapi tentang semua yang terkandung di wilayahnya," kata Tristan.

Menanggapi hal tersebut Wirawan Bahri dari Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa masyarakat hukum adat merupakan embrio bagi kelestarian lingkungan hidup. Desa adat dapat menjadi jalan untuk mendapatkan legitimasi.

Kehidupan masyarakat adat dengan lingkungan sangat erat kaitannya. Bumi sebagai ibu dan langit sebagai bapak, sebuah ungkapan yang mengisyaratkan hubungan masyarakat adat dengan alam.

"Hutan adat adalah hutan yang berada di sekitar masyarakat adat" papar Herry Yogaswara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Asep Nugraha, Abah Kasepuhan Sinarresmi, tidak menampik bahwa masyarakat adat dan pemerintah harus bekerja bersama untuk menghasilkan kebijakan yang saling memberikan manfaat. 

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved