Masa Jabatan Presiden

Demokrat soal Hasil Musra Dukung Jokowi 3 Periode: Ini Skenario yang Terus Hidup dan Dijalankan

Demokrat mengkritik dikemukakannya kembali wacana Jokowi 3 Periode usai Musyawarah Rakyat (Musra) yang diselenggarakan oleh kelompok relawan Jokowi.

Penulis: Reza Deni
Tribun Jabar
Presiden Joko Widodo membuka kegiatan musyawarah rakyat (Musra) I Jawa Barat di GOR Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (28/8/2022). Partai Demokrat mengkritik soal dikemukakannya kembali wacana Jokowi tiga Periode usai Musyawarah Rakyat (Musra) yang diselenggarakan oleh kelompok relawan Jokowi. Sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, ini juga bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengkritik soal dikemukakannya kembali wacana Jokowi tiga Periode usai Musyawarah Rakyat (Musra) yang diselenggarakan oleh kelompok relawan Jokowi.

"Ini semakin menegaskan bahwa skenario 3 periode ini terus hidup dan dijalankan. Ini menjadi operasi politik mendesepsi publik yang dilakukan elit-elit di lingkaran dalam kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangan yang diterima, Jumat (2/9/2022).

Padahal, Kamhar masih ingat bagaimana wacana tiga  periode telah ditolak mentah-mentah oleh publik, yang mana saat itu Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai komandonya

Begitu juga, dikatakan Kamhar, hasil survei SMRC pada waktu yang sama juga menunjukkan 73 persen rakyat menolak perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5 persen populasi yang ingin lebih dari 2 periode.

"Jadi sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, ini juga bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi," kata dia.

Dia juga meminta Jokowi tegas merespons soal isu ini.

Pasalnya, sebagai anak kandung reformasi, adalah keliru atas nama demokrasi memberi ruang terus mengemukanya wacana dan memberi lampu hijau pada gerakan yang mematikan demokrasi dan reformasi itu sendiri.

"Ini berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini. Kelompok relawan dan Pak Jokowi mestinya fokus menunaikan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi, malah sebaliknya kehidupan rakyat semakin susah," pungkasnya.

Sebelumnya, Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di urutan pertama sebagai calon presiden (capres) 2024 yang dipilih relawannya melalui e-voting saat musyawarah rakyat (Musra) di Bandung, Jawa Barat, beberapa hari lalu.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya akan membicarakan lagi seandainya di daerah lain banyak juga yang memilih Jokowi.

"Ya itu nanti biar aja nanti kita bicara lagi," kata Budi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022).

Baca juga: Jokowi Tanya Relawan Siapa Capres Pilihan 2024, Jawabannya Bikin Peserta Musra Heboh

Sebagai informasi, dalam Musra tersebut Jokowi paling banyak dipilih peserta, yakni sebesar 29,89 persen.

"Capres harapan rakyat ini memang cukup mengejutkan dari hasil yang nyata kami peroleh. Nomor satu Pak Joko Widodo dengan presentasi dukungan 29,79 persen," ujar Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia, Andi Gani Nena Wea.

Setelah Jokowi, disusul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebesar 16,92 persen, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 16,10 persen.

"Sandiaga Uno mendapat tertinggi posisi kedua di 16,92 persen. Lalu Mas Ganjar Pranowo itu di posisi tiga besar, tipis sekali angkanya 16,10 persen persen," ujarnya.

Baca juga: Kemarin Politisi Demokrat Benny K Harman Minta Kapolri Nonaktifkan, Hari Ini Puji Kapolri

Sementara, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memperoleh dukungan sebesar 11,10 persen, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 9,02 persen.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 5,17 persen, dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebesar 4,16 persen.

Kemudian, Anggota DPR RI Dedi Mulyadi sebanyak 2,87 persen, Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko sebesar 2,57 persen.

Terakhir, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebesar 1,42 persen, dan lain-lain 0,89 persen.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved