Mafia Tanah
Komisi II DPR Terima Pengaduan Elemen Masyarakat Terkait Kasus Pertanahan
Panja Mafia Tanah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam memberantas mafia tanah.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Theresia Felisiani
lihat foto
Anggota Fraksi PAN itu menyatakan, pihaknya nyaris setiap hari mendapatkan aduan atau laporan dari masyarakat terkait mafia tanah.
Komisi II juga terus berkoordinasi dengan ATR/BPN dan kementerian terkait mencari solusi untuk masyarakat.
"Kami sudah pernah ke Karo (Sumut) dipimpin Pak Junimart Girsang dan langsung mendatangi tempat-tempat yang bermasalah. Artinya adalah bahwa Komisi II sangat serius menyikapi yang bapak ibu sampaikan," ucap Guspardi.
"Insyaallah akan kami tindaklanjuti aspirasi bapak-bapak," tandasnya.
Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Diharapkan Dapat Menindak Tegas Oknum Polisi yang Terlibat Kasus Mafia Tanah
Untuk diketahui, dugaan adanya pelanggaran hukum merujuk pada penerbitan Sertifikat HGB No 3037/Hambalang.
Padahal, di saat bersamaan, obyek tanah tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dugaan pelanggaran itu juga itu telah dilaporkan ke Ombudsman RI.
