Pelanggaran Pemilu Terbanyak di Papua, DKPP Jelaskan Jenis Pelanggarannya  

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melihat masih banyak pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah Papua. 

Dijelaskan lebih lanjut oleh DKPP, adapun pelanggaran pemilu yang kerap terjadi yaitu perihal pelanggaran pencalonan hingga rangkap jabatan.

"Salah satu contoh kasusnya, saya sering ditugaskan ke Papua dulu waktu masih di KPU, dalam konteks pencalonan, dalam konteks rangkap jabatan dan lain sebagainya," ujar anggota DKPP Dewa Raka Sandi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (16/9/2022). 

Hingga saat ini DKPP terus berupaya melakukan sosialisasi triparti untuk mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan menyelesaikan masalah Internal sesuai tata kerja pihaknya. 

"Kami juga sedang melakukan pencermatan, berdasarkan putusan itu tentu kita bisa indentifikasi," lanjut Dewa Raka Sandi.

Baca juga: I Dewa Raka Sandi Akan Menggantikan Posisi Wahyu Setiawan sebagai Komisioner KPU

"Jadi selama ini jenis pelanggaran kode etik seperti apa yang diadukan ke masyarakat yang diputuskan oleh DKPP dan itulah kami akan mendorong (KPU dan Bawaslu)" tambahnya. 

Diketahui, hingga saat ini berdasarkan pemetaan DKPP, Papua, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang sangat rawan terkait pelanggaran etika pemilu. 

Sehingga hal ini akan jadi fokus perhatian DKPP ke depannya, mengingat proses pemilu 2024 juga telah berlangsung. 

"Jadi kita sudah petakan mana daerah rawan mana yang sangat rawan. Ke depan kita akan lebih banyak melakukan pendidikan-pendidikan politik di masyarakat dan pendidikan-pendikan etika di penyelenggara pemilu," tegas Dewa Raka Sandi.

DKPP juga memastikan pihaknya juga bakal memberi perhatian khusus kepada sejumlah wilayah yang berpotensi rawan pelanggaran.

Lebih lanjut DKPP juga bakal membuat berbagai pendidikan politik dan etika pemilu. Agar ke depan tidak banyak pelanggaran etika di tingkat penyelenggara pemilu.