SBY Ungkap Ada Tanda Kecurangan di Pemilu 2024, Pengamat Kaitkan dengan Wacana Dua Paslon PDIP

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Agung Baskoro berbicara soal pernyataan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan adanya tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur dan adil.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ini mengatakan ada banyak faktor yang dapat dipetik dari ungkapan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Namun salah satunya terkait dengan wacana dua pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024 mendatang yang diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu.

“Pernyataan Pak SBY ini tentu disampaikan dalam banyak variabel pendukung bukan hanya itu. Tapi yang mengemuka di publik pernyataan Hasto (Sekjen PDIP) soal 2 pasang,” kata Agung Baskoro saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (18/9/2022).

Menurutnya, wajar saja adanya dugaan terkait indikasi ketidakjujuran hingga ketidakadilan pada Pemilu 2024. Pasalnya, SBY pernah memimpin Indonesia dua periode.

Hal itulah, lanjut dia, yang membuat SBY dapat membaca dan memahami jalannya Pemilu baik sebelum, saat berlangsung hingga sesudahnya.

Dengan fakto-faktor itu, Agung menilai pernyataan SBY pun bisa saja benar adanya. 

“Pola-pola selangkah lebih maju ini hanya bisa dipraktikan oleh mereka yang pernah berkuasa atau memiliki jejaring solid di kekuasaan hingga sekarang,” ujarnya.

Agung menambahkan, pernyataan ini juga mewanti-wanti semua pihak baik otoritas pemerintahan maupun partai politik lainnya bahwa SBY masih bisa punya pengaruh.

“Pak SBY pengen bilang juga, jangan coba-coba. Saya masih bisa berbuat loh,” ujarnya.

“Apalagi pasca BBM naik, PDIP dapat banyak disinsentif. Jadi dapat momen,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: SBY: Saya Harus Turun Gunung, Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil

Kendati demikian, Agung menilai pernyataan SBY ini bisa saja berbalik kepadanya jika PDIP membalas ungkapan tersebut.

“Dan mungkin pernyataan itu bisa kembali ke dia juga bila dari PDIP ingin melakukan counter opinion. Saat ini PDIP yang berkuasa dan Demokrat oposan,” tuturnya.