PDIP Tanya Prestasi Depok, PKS Balas Sindir Kemiskinan di Solo, Wali Kota Gibran & Idris Menanggapi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua partai politik (parpol) yakni PKS dan PDIP saling sindir.

Awalnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto PDIP menantang PKS untuk menunjukkan kepala daerah dari PKS yang berprestasi.

Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto dalam merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader PKS.

Menurut Hasto, sebelum mengkritik pemerintah, PKS semestinya melakukan otokritik karena ia pun mempertanyakan hasil kepemimpinan PKS di Kota Depok.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: Jawab Sindiran PDIP, PKS: Depok Lebih Berhasil Jika Dibandingkan Solo dan Jawa Tengah

Hasto mengatakan tak masalah jika PKS dan partai politik lainnya menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Namun, ia mengingatkan bahwa PKS pun mendukung kenaikan harga BBM ketika menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dibalas PKS

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyebutkan sejumlah keberhasilan di Kota Depok yang dipimpin oleh kader PKS.

Hal itu, ia sampaikan menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang menyindir prestasi kota Depok.

Hasto meminta agar PKS fokus mengurusi Kota Depok dibandingkan mengkritik pemerintah soal kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2.58 persen hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!" ujar Kholid kepada Kompas.com, Minggu (18/9/2022).

"Tidak hanya itu, dibawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat." kata dia.

Kholid pun menantang balik Hasto untuk membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo dibawah kepemimpinan Gibran Rakabuming atau Provinsi Jawa Tengah dibawah Ganjar Pranowo yang juga kader PDI-P.

"Kalau Sekjen PDI-P mau adu prestasi Kepala Daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?" tantang Kholid.

"Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDI-P. Dari Pak Jokowi hingga sekarang puteranya Gibran. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?" tanya dia.

Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia itu menyebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Kota Solo mencapai 9,4 persen pada 202.

Tidak hanya itu, ujar dia, Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Jumlah daerah kategori miskin ekstrem justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021.

Selain itu, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25 persen di 2021.

"Di level Kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDI-P?" ucap Kholid.

"Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional." tuturnya.

Seperti diketahui, kader PKS menjabat sebagai wali kota Depok dalam beberapa tahun terakhir ini termasuk Wali Kota Depok Mohammad Idris yang masih menjabat wali kota saat ini.

Sementara di Kota Solo dijabat kader PDIP mulai dari Jokowi hingga Gibran Rakabuming.

Penjelasan Wali Kota Depok

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan bahwa menyoal pembangunan dan membenahi Kota Depok adalah urusan bersama dan juga melibatkan unsur DPRD yang mana juga diisi oleh PDIP.

"Kalau ini dikaitkan dengan masalah kemajuan dan sebagainya, teman-teman yang ada di DPRD kita evaluasi bersama dari situ ada unsur mohon maaf ada unsur PDIP, itu harus tahu artinya pembangjnan yang diusulkan mereka ini harus dievaluasi, berarti gak benar kalau dikatakan gak maju," ujarnya di Alun-Alun Kota Depok, Senin (19/9/2022) dikutip dari Tribun Jakarta.

"Nah ini yang logika ini bersama, jangan dikaitkan politik PKS. Sikap kebijakan PKS terhadap pemerintah itu biasa saja menurut saya," katanya lagi.

Idris menjelaskan, dalam periode terakhir kepemimpinannya ini, dirinya memang diusung oleh PKS, juga oleh Demokrat dan PPP.

Namun demikian, ketika dirinya telah menjadi wali kota, maka dirinya bekerja untuk rakyat dan bukan hanya untuk PKS saja.

"Saya wali kota memnag diusung dalam periode terakhir oleh PKS dan juga partai Demokrat, PPP. Ketika saya sudah jadi wali kota, saya bekerja untuk semua masyarakat, bukan untuk PKS saja," tegasnya.

"Karena saya Wali Kota Depok bukan Wali Kota PKS, karena memang saya diusungnya oleh PKS. Alhamdulillah sekarang diakui oleh PKS, menjadi Dewan Pakar PKS gitu loh," sambungnya lagi.

Tanggapan Wali Kota Solo

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku berterima kasih atas masukan terkait angka kemiskinan di Solo.

Ini disampaikan Gibran atas sindiran Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, bahwa Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah.

Menurut Gibran sindiran itu menjadi masukan dirinya untuk bekerja keras menurunkan angka kemiskinan di Solo.

"Terima kasih sekali untuk masukannya. Jadi motivasi untuk menggenjot lagi ya," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (19/9/2022) dikutip dari Kompas.com.

Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Solo terus menyelenggarakan event baik berskala nasional maupun internasional.

Di samping itu juga meningkatkan skil dengan mengadakan pelatihan dan keterampilan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Solo.

"Lalu kalau yang bicara tentang kemiskinan kan kita tidak bicara tentang perut saja. RTLH kita genjot terus. Misalnya di kawasan Semanggi, Mojo, itu kita kerahkan semua bantuan CSR, swasta, dari Pemkot sendiri, dari provinsi," ungkap dia.

Putra sulung Presiden Jokowi ini menargetkan hingga selesai kepemimpinannya pada 2024 mendatang, angka kemiskinan di Solo terus turun.

"Target sampai 2024 berkurang terus (angka kemiskinan)," terang Gibran.

Sumber: Tribun Jakarta/Kompas.com