BLT BBM 96,6 Persen Tersalurkan, Pengamat Sebut Langkah Pemerintah Tepat, Data Penerima Harus Akurat

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM sudah tersalurkan lebih dari 96 persen.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Ternate, Maluku Utara, Rabu (28/9/2022).

"Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) telah mencapai 96,6 persen," ungkap Jokowi, dikutip dari Setkab.

BLT BBM disebut Jokowi sudah disalurkan di 508 kabupaten/kota dan diterima hampir 20 juta warga masyarakat.

Jokowi berharap bantuan sosial ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional.

"Kita harapkan dengan ini daya beli, konsumsi masyarakat, semuanya bisa terangkat lebih baik dan itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro, yang kita inginkan," ungkap Jokowi.

Baca juga: Serahkan BLT BBM di Kantor Pos Jailolo, Presiden Ingatkan Jangan Dibelikan Handphone

Tanggapan Pengamat

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan kebijakan penyaluran BLT BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah ini merupakan keputusan yang sangat strategis.

BLT BBM dan bantalan sosial lainnya disebut bisa menjaga daya beli masyarakat rentan agar inflasi tidak terlalu melonjak.

"Suatu keputusan yang sangat strategis dilakukan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun penyesuaian harga BBM ini pasti berdampak kepada masyarakat rentan," ungkap Emrus sebagaimana dikonfirmasi Tribunnews, Rabu (28/9/2022).

Pemberian BLT BBM, lanjut Emrus, lebih tepat sasaran dibandingkan pemberian subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran.

"Oleh karena itu, pemberian bantalan sosial ini kepada mereka merupakan keputusan yang tepat, dengan demikian bantalan sosial tersebut diberikan langsung kepada orang yang bersangkutan yang memang layak untuk menerima bantuan tersebut," tambahnya.

Baca juga: Jokowi Targetkan Penyaluran BLT BBM Rampung Akhir Tahun Ini

Namun, Emrus menekankan pemerintah harus berfokus pada penuntasan permasalahan data penerima BLT BBM tersebut.

Menurutnya, harus ada penyesuaian antara data dengan realita aktual di lapangan.

"Saya rasa harus ada kombinasi antara data di pusat dan juga koordinasi dengan Kelurahan karena mereka yang tahu persis masyarakatnya."

"Sehingga sangat penting adanya crosscheck data dan juga bagaimana aktualnya di lapangan," ungkapnya.

Perlu Monitoring

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio, BLT BBM jangan sampai terbatas pada penyaluran.

Namun, monitoring harus terus dilakukan pemerintah.

"Pemerintah juga harus melakukan monitor mengenai bantuan uang Rp 150 ribu itu agar dibelikan kebutuhan sehari-hari masyarakat."

"Sehingga di tempat pembagian Bansos harus ada orang yang memberikan sosialisasi dan mengingatkan," ujarnya.

Agus mengatakan, pemberian BLT BBM bertujuan baik.

"Tujuan Presiden memberikan (BLT BBM) ini untuk menjaga supaya orang miskin tidak menjadi semakin miskin."

"Maka diberikanlah bantuan langsung berupa uang, karena kalau barang nanti akan rawan dikorupsi," ujarnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)